Anak DPRD Sekap Pelajar SMP Selama Sebulan di Kosan dan Dijadikan PSK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Illustrasi pekerja seks. SP/ BKS
Illustrasi pekerja seks. SP/ BKS

i

SURABAYAPAGI.com, Bekasi - Baru-baru ini tengah dihebohkan dengan adanya kasus pelecehan seksual anak di bawah umur oleh anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi  berinisial AT (21), diketahui menjual korban seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bekasi berinisial PU (15) sebagai pekerja seks melalui aplikasi pesan instan MiChat.

Melalui pendampingan psikososial, korban PU (15) mengatakan, telah disekap oleh AT (21) selama satu bulan terakhir oleh pelaku. Semula, ia dan pelaku menjalin hubungan asmara. Namun, lama kelamaan pelaku kerap melakukan manipulasi terhadap korban.

"Paling jelas adalah manipulasi sebenarnya. Karena anak adalah orang yang belum dewasa secara psikologis dan secara sosial. Mudah untuk dimanipulasi sehingga gampang dibohongi," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Novrian membenarkan adanya kasus tersebut, korban memang disekap di dalam kos-kosan dan dijual oleh pelaku melalui sebuah aplikasi.

"Kita menemukan temuan baru hasil wawancara kita sama korban ternyata si anak merupakan korban dari trafficking selama beberapa lama anak disekap di dalam kos-kosan dan dia dijual oleh pelaku," katanya, Senin (19/4/2021).

Novrian mengatakan, kondisi korban saat ini mengalami trauma berat, sehingga masih terus didampingi baik oleh keluarga, KPAD maupun pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi.

"Yang pasti kita lakukan pendampingan psikologis baik korban dan orangtuanya. Karena korban pasti mengalami trauma bukan hanya saat ini mungkin saja trauma jangka panjang," kata dia.

Selanjutnya, pihak korban nantinya akan membuat BAP tambahan dari yang tadinya AT hanya dilaporkan atas tindak persetubuhan di bawah umur menjadi human trafficking. "Nanti kita coba pendampingan, BAP tambahan bahwa perlu ada penambahan-penambahan kejadian yg belum dimasukkan. Sehingga penanganan yang lebih komprehensif," jelas dia. Dsy10

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…