SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 mulai dibahas. Ada catatan kritis yang disampaikan oleh DPRD Lamongan, salah satunya bagaimana RPJMD itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa terkecuali.
Hal itu disampaikan oleh ketua DPRD Lamongan H. Abd Ghofur, seusai penandatanganan Penandatanganan Bersama Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, Selasa (20/4/2021).
Disebutkan oleh Ghofur panggilan akrab pria yang juga sebagai ketua DPC PKB Lamongan ini, pembangunan apapun dalam jangka menengah menjadi keharusan dan keniscayaan dalam sebuah pemerintah. Hanya saja lanjutnya, pembangunan itu harus berorientasi pada kemanfaatan bukan target.
"DPRD Lamongan akan selalu mendukung pembangunan asal pembangunannya harus berorientasi pada kemanfaatan dan skala prioritas bukan asal bangun apalagi hanya mengejar target," ungkap Ghofur menerangkan.
Selain berorientasi pada kemanfaatan lanjut Ghofur, RPJMD dalam pelaksanaan juga harus mengedepankan keadilan, jangan sampai pembangunan hanya dirasakan oleh sekelompok saja, dan kelompok lainnya diabaikan dan tidak pernah merasakan pembangunan.
"Jadi catatan dan keinginan dewan itu bagaimana RPJMD nantinya itu dalam pelaksanaannya bisa dirasakan semua golongan, bukan kelompok tertentu, sehingga cita-cita bupati membawa Lamongan menuju kejayaan dan keadilan bisa tercapai," pesan Ghofur.
DPRD lanjut Ghofur akan selalu mensupport perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, kalau pihak eksekutif cukup proporsional dan profesional dalam pelaksanaan nya kedepan. "Dewan tentu sangat berkepentingan bagaimana RPJMD itu benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.
Sementara itu itu, Ghofur mengungkapkan apresiasinya atas pencapaian dan penghargaan yang telah diperoleh Bupati Yes dalam beberapa efent belakangan. Pihaknya juga berpesan agar eksekutif turut memperhatikan rekomendasi baik terkait beberapa potensi daerah yang perlu diakomodir, seperti bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan serta bidang-bidang lainnya.
“Dari hasil pembahasan, saya berharap dalam rancangan akhir RPJMD memperhatikan saran dan rekomendasi DPRD. Terkait beberapa potensi daerah yang perlu diakomodir, seperti bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan serta bidang-bidang lainnya untuk disesuaikan," harap Ghofur.
Kalau sudah mengakomodir itu, ia meminta agar eksekutif bisa sampaikan rancangan awal RPJMD ini kepada Gubernur, sehingga rancangan perda RPJMD dapat disampaikan tepat waktu."Kami berharap rancangan RPJMD bisa selesai tepat waktu,” harapnya.
Sebelumnya, bupati Yuhronur Efendi menyampaikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan berfokus terhadap visi Bupati Yes dan Wabup Rouf yakni Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.
Bupati Yes menjelaskan, Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
Sedangkan Berkeadilan adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran pemerintah daerah.
“Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan, sementara itu lima misinya yakni mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah. Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berahklak yang responsif terhadap perubahan zaman, serta Mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan,” ucap Yes.
Lebih lanjut Yes mengungkapkan, misi selanjutnya yakni mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram. Serta, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.
Misi dan visi tersebut kemudian tertuang dalam 11 program prioritas yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Diungkapkan oleh Yes, 11 program tersebut yakni program pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, infrastruktur, pertanian dan perikanan, umkm, pemuda dan olahraga, pariwisata, pelayanan publik, sosial kesejahteraan dan pembangunan desa.jir
Editor : Redaksi
