Sidak Kantor Dispenduk, Bupati Kediri Justru Temukan Pungli Parkir

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mas Bub Ditho saat menegur petugas parkir Kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri
Mas Bub Ditho saat menegur petugas parkir Kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri

i

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menemukan pungutan liar (pungli) parkir saat melakukan sidak di kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri, Jumat (30/4/2021). 

Temuan ini berawal dari ketidak sengajaan, Mas Bub Ditho sapaan akrab Bupati Kediri yang saat itu sedang mau balik ke kantor usai melakukan sidak. Saat itu Mas Bub Ditho melihat adanya sejumlah pengunjung ditarik biaya retribusi parkir. 

Melihat hal itu, putera dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini tidak tinggal diam, ia kemudian meminta kedua penjaga untuk tidak menarik parkir lagi. Alhasil, setiap pengunjung yang mau keluar dari tempat parkir kantor Dispendukcapil, tidak diijinkan untuk membayar parkir sebesar Rp 2.000.

"Ini tadi ada oknum yang memback up, atau mensuport bahkan katanya parkir ini setorannya ke salah satu oknum tersebut, saya akan dalami hari ini," kata bapak 1 anak ini.

Secara tegas kader dari Partai PDI - Perjuangan itu meminta Satpol PP Kabupaten Kediri untuk melakukan upaya penertiban. Ia khawatir jika hal ini tidak segera diambil tindakan tegas, praktek serupa akan terjadi di lokasi lain. 

"Saya minta kepada Satpol PP hari ini juga ditertibkan. Karena kalau sudah ada pungutan pungutan seperti ini, kalau tidak ditertibkan ini nanti menjamur di wilayah Kabupaten Kediri. Saya nggak mau terjadi. 

Masak orang datang ke sini mengurus dokumen sudah perjalanan jauh masih dipungut biaya, saya nggak mau itu terjadi," tandasnya. 

Dari keterangan dari salah satu petugas parkir dilokasi menyebutkan, jika setiap hari, uang restribusi yang didapat berkisar Rp 300 ribu. Kabarnya ia sudah lama membuka parkir dihalaman Kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri atas ijin oknum yang diduga pejabat Pemkab Kediri. Can

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…