Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya Disesuaikan dengan Pusat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawa. SP/PEMKOT SURABAYA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawa. SP/PEMKOT SURABAYA

i

SURABAYAPAGI, Surabaya – Adanya ketentuan baru berkaitan dengan sistem akuntasi yang ada di pemerintahan provinsi maupun pusat. Sistem pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya, Jawa Timur, diperbarui atau disesuaikan dengan nomenklatur baru.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan  mengatakan, Pemkot Surabaya bersama dengan DPRD Surabaya saat ini sedang membahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.  "Insya Allah ini, kami coba menyamakan supaya di pengelolaan keuangan daerah tetap terhubung dengan pemerintahan provinsi dan pusat," ujarnya di Surabaya, Kamis (10/6).

Hendro mengatakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dibahas dalam raperda kali ini sebetulnya sudah sesuai dengan sistem pengelolaan daerah sebelumnya. Bahkan sistim kerja dan tata cara penganggaran juga sama. Sedangkan yang sedikit berubah hanya nomenklaturnya. "Nanti itu akan dibenahi lagi. Kami buat materinya bahwa supaya sudah sesuai dengan Permendagrinya," katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Surabaya Riswanto mengatakan, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019. "Jadi peraturan pemerintah dijabarkan dikuatkan dengan Perda," ujarnya.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya ini mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Surabaya selama ini sudah berjalan baik. "Jadi tidak berubah dari PP, cuma di jabarkan di Perda itu saja sebenarnya," kata Riswanto.

Saat ditanya apakah sebagian besar materi dalam Permendagri dan PP masuk dalam pembahasan raperda, Riswanto mengatakan, semua terkait dengan pengelolaan keuangan daerah harus diambil sebagai bahan pertimbangan. "Jadi semua aturan aturan yang ada diatasnya, ya, harus berpedoman itu yang relevan dengan keuangan daerah Kota Surabaya," katanya.

Riswanto mengatakan saat ini pembahasan raperda masih sebatas penyampaian garis besar aturan perda yang akan dibuat, sehingga belum sampai pembahasan teknis. "Sekiranya nanti jika ada yang perlu ditambahkan saat pembahasan, tentu akan ditambah," katanya.an

Berita Terbaru

Bawa Aspirasi Desa ke Pemerintah, AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Strategis

Bawa Aspirasi Desa ke Pemerintah, AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Strategis

Kamis, 01 Okt 2026 21:33 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 21:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 9–10 September 2026 di Jak…

Perkuat Desa Tangguh Bencana, PLN UIT JBM Dorong Peran Perempuan melalui Kader PKK di Sumbersawit Magetan

Perkuat Desa Tangguh Bencana, PLN UIT JBM Dorong Peran Perempuan melalui Kader PKK di Sumbersawit Magetan

Kamis, 01 Okt 2026 19:50 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 19:50 WIB

SurabayaPagi, Magetan – Kehadiran PLN di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan dan pelayanan kelistrikan, tetapi juga melalui komitmen u…

Tuding Masuk Angin Tangani TP Anggota DPRD, Ratusan Mahasiswa Lurug Kejaksaan Ponorogo

Tuding Masuk Angin Tangani TP Anggota DPRD, Ratusan Mahasiswa Lurug Kejaksaan Ponorogo

Kamis, 01 Okt 2026 18:45 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 18:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ponorogo melurug Kantor Kejaksaan Negeri …

Bahlil, Rangkap Jabatan Baru

Bahlil, Rangkap Jabatan Baru

Kamis, 01 Okt 2026 18:28 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi.com, Jakarta : Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi…

KPK Geledah Dua Kantor Pemkot Madiun, Dinas Perdagangan dan BKAD Jadi Sasaran

KPK Geledah Dua Kantor Pemkot Madiun, Dinas Perdagangan dan BKAD Jadi Sasaran

Kamis, 01 Okt 2026 17:33 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 17:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam pengembangan penyidikan dugaan Tindak Pidana P…

Peta Kekuasaan Jajaran Kabinet Merah Putih: Sekjen Sarmuji Jadi Menperin, Bukti Kapasitas Kader Golkar Teruji

Peta Kekuasaan Jajaran Kabinet Merah Putih: Sekjen Sarmuji Jadi Menperin, Bukti Kapasitas Kader Golkar Teruji

Kamis, 01 Okt 2026 17:29 WIB

Kamis, 01 Okt 2026 17:29 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya - Peta kekuasaan di jajaran Kabinet Merah Putih mengalami pergeseran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai…