Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya Disesuaikan dengan Pusat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawa. SP/PEMKOT SURABAYA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawa. SP/PEMKOT SURABAYA

i

SURABAYAPAGI, Surabaya – Adanya ketentuan baru berkaitan dengan sistem akuntasi yang ada di pemerintahan provinsi maupun pusat. Sistem pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya, Jawa Timur, diperbarui atau disesuaikan dengan nomenklatur baru.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan  mengatakan, Pemkot Surabaya bersama dengan DPRD Surabaya saat ini sedang membahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.  "Insya Allah ini, kami coba menyamakan supaya di pengelolaan keuangan daerah tetap terhubung dengan pemerintahan provinsi dan pusat," ujarnya di Surabaya, Kamis (10/6).

Hendro mengatakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dibahas dalam raperda kali ini sebetulnya sudah sesuai dengan sistem pengelolaan daerah sebelumnya. Bahkan sistim kerja dan tata cara penganggaran juga sama. Sedangkan yang sedikit berubah hanya nomenklaturnya. "Nanti itu akan dibenahi lagi. Kami buat materinya bahwa supaya sudah sesuai dengan Permendagrinya," katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Surabaya Riswanto mengatakan, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019. "Jadi peraturan pemerintah dijabarkan dikuatkan dengan Perda," ujarnya.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya ini mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Surabaya selama ini sudah berjalan baik. "Jadi tidak berubah dari PP, cuma di jabarkan di Perda itu saja sebenarnya," kata Riswanto.

Saat ditanya apakah sebagian besar materi dalam Permendagri dan PP masuk dalam pembahasan raperda, Riswanto mengatakan, semua terkait dengan pengelolaan keuangan daerah harus diambil sebagai bahan pertimbangan. "Jadi semua aturan aturan yang ada diatasnya, ya, harus berpedoman itu yang relevan dengan keuangan daerah Kota Surabaya," katanya.

Riswanto mengatakan saat ini pembahasan raperda masih sebatas penyampaian garis besar aturan perda yang akan dibuat, sehingga belum sampai pembahasan teknis. "Sekiranya nanti jika ada yang perlu ditambahkan saat pembahasan, tentu akan ditambah," katanya.an

Berita Terbaru

Ratusan BP3MNU dan Kepsek  LP Ma'arif Lamongan, Ikuti Raker Manajemen Tata Kelola Sekolah

Ratusan BP3MNU dan Kepsek LP Ma'arif Lamongan, Ikuti Raker Manajemen Tata Kelola Sekolah

Kamis, 18 Jun 2026 19:28 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 19:28 WIB

  SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Ratusan Pengurus Badan Pelaksana Penyelengara Pendidikan Ma'arif NU (BPPPMNU), dan kepala sekolah (Kepsek) dari berbagai je…

Dukung Sektor Industri, PLN UIT JBM Audiensi ke PT Daesang Ingredients Indonesia

Dukung Sektor Industri, PLN UIT JBM Audiensi ke PT Daesang Ingredients Indonesia

Kamis, 18 Jun 2026 17:46 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 17:46 WIB

SurabayaPagi, Suravaya - PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) pada Rabu, 17 Juni 2026 melakukan kunjungan ke PT Daesang Ingredients…

Dari Pengguna ke Kreator, Indonesia Bidik Nilai Ekonomi dari Transformasi Digital

Dari Pengguna ke Kreator, Indonesia Bidik Nilai Ekonomi dari Transformasi Digital

Kamis, 18 Jun 2026 17:43 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 17:43 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Transformasi digital di Indonesia memasuki fase baru, dari sekadar perluasan akses menuju penciptaan nilai ekonomi berbasis kreativitas…

IIFEX 2026 Perkuat Posisi Surabaya sebagai Hub Perdagangan Mamin Timur Indonesia

IIFEX 2026 Perkuat Posisi Surabaya sebagai Hub Perdagangan Mamin Timur Indonesia

Kamis, 18 Jun 2026 17:39 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 17:39 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Industri makanan dan minuman (mamin) di Jawa Timur memperkuat ekspansi pasar melalui penyelenggaraan EastFood Indonesia Expo (IIFEX) 2…

Komisi A DPRD Surabaya Minta Persoalan Lahan Gereja Bethany dengan Warga Ditempuh Jalur Musyawarah  

Komisi A DPRD Surabaya Minta Persoalan Lahan Gereja Bethany dengan Warga Ditempuh Jalur Musyawarah  

Kamis, 18 Jun 2026 17:36 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 17:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komisi A DPRD Surabaya mengelar dengar pendapat atau hearing terkait persoalan lahan Gereja Bethany Indonesia dan warga RW 5…

Wakil Bupati dan Ketua TP PKK Sidoarjo Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

Wakil Bupati dan Ketua TP PKK Sidoarjo Salurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

Kamis, 18 Jun 2026 17:19 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana S.A.P bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo dr.Sriatun Subandi menyalurkan bantuan pangan b…