SURABAYAPAGI, Surabaya - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim masih ingin pembelajaran tatap muka (PTM) dibuka pada Juli 2021 mendatang. Kebijakan itu mengikuti surat keputusan bersama (SKB) empat menteri dan panduan PTM mulai dari jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan menengah akan diberlakukan PTM pada tahun ajarah 2021/2022. Persiapan sekolah tatap muka pun sudah mulai dilakukan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para bupati dan wali kota untuk menghitung kembali perkembangan kasus Covid-19 aktif di daerahnya masing-masing.
Menurut dia, belum ada surat edaran baru untuk PTM terbatas ini. Aturan masih menggunakan surat edaran sebelumnya sesuai SKB empat menteri.
“Jadi, SKB empat menteri itu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dan kita masih pakai itu. Sedangkan surat edaran gubernur, basisnya adalah per kecamatan. Jadi, dikomunikasikan dengan satgas per kecamatan,” ujar Khofifah.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, pihaknya telah siap melaksanakan PTM terbatas untuk jenjang SMA/SMK di Jatim, pada Juli mendatang. Mulai dari sarana prasarana hingga vaksinasi guru. “Untuk melaksanakan PTM ini guru dan tenaga pendidik harus vaksin dua kali. Ini sedang diselesaikan Dinas Kesehatan,” tuturnya.
Targetnya, bulan Juni ini semua guru dan tenaga pendidikan SMA/SMK telah divaksin kedua. Sehingga, harapannya, proses belajar mengajar tahun ajaran 2021/2022 bisa dilaksanakan dengan sekolah tatap muka terbatas. “Terkait pelaksanaannya, hal utama yang harus diperhatikan adalah rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 setempat. Selanjutnya, siswa yang ikut PTM terbatas harus mendapat izin orang tua,” jelasnya.
Sejauh ini,Kadispendik Surabaya Soepomo mengatakan, pihaknya juga masih berpegang pada rencana awal. Yaitu, menggelar PTM 1 Juli. Semua sekolah, lanjut dia, sudah siap menggelar PTM. Berbagai persiapan menyangkut prokes sudah maksimal. Sekolah juga sudah melakukan banyak simulasi.
Selain panduan dari dispendik, setiap satuan pendidikan telah menyusun standard operating procedures (SOP) PTM. Mekanismenya diatur secara terperinci dan detail mulai siswa berangkat ke sekolah dari rumah, dalam perjalanan, masuk gerbang sekolah, kegiatan belajar-mengajar di kelas, hingga siswa kembali pulang ke rumahnya. ’’Semua diatur dengan menaati prokes supaya semua aman. Hal teknis juga diatur,’’ ujarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati berharap PTM tetap digelar Juli. Hal ini didasarkan demi mempertahankan mutu pendidikan di Kota Pahlawan. “Sudah berkomunikasi dengan dinas pendidikan (disdik). Saya mendorong tetap diadakan PTM sesuai dengan imbauan dari kemendikbud. Karena kita juga ingin nilai akademis anak Surabaya tetap berkualitas pada saat pandemi Covid-19,” tutur legislator dari Fraksi Gerindra ini, Kamis (17/6/2021).
Lain halnya dengan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo Slamet mengatakan, PTM harus merujuk pada kondisi dan realita di lapangan. Saat ini, lanjut dia, paparan baru virus korona menunjukkan angka peningkatan. Hal itu menjadi kekhawatiran, terutama bagi wali murid yang memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengikuti PTM. ’’Pasti khawatir. Makanya, kondisi ini harus jadi pertimbangan (menggelar) PTM,’’ kata Juli kemarin (12/6). Jika tren kasus terus naik dan tidak terkendali, dewan pendidikan akan mendesak dispendik untuk meninjau ulang PTM pada 1 Juli. ’’Saya setuju ditinjau ulang saja,’’ tegasnya.
Dalam kondisi begitu, kata dia, dispendik tidak memaksakan diri untuk tetap menggelar PTM. Bagaimanapun, keselamatan dan kesehatan jauh lebih penting. Guru dan peserta didik tidak boleh dikorbankan. ’’Pendidikan itu memang penting. Tapi, lebih utama menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak dan guru-guru,’’ imbuhnya.jp/sm/cr4/na
Editor : Mariana Setiawati
