SURABAYAPAGI.COM, Probolinggo - Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD kota Probolinggo, Jumat Malam (2/7) digelar Sidang Paripurna membahas Penyampaian pendapat akhir RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD menyampaikan, Tahapan demi tahapan sudah dilalui dengan baik, tenaga dan pikiran fokus pada agenda ini, hal tersebut tidak lebih karena keinginan kita, agar rakyat dapat merasakan pembangunan dan pelayanan dengan baik.
"Kita menginginkan kehadiran pemerintah dan DPRD dirasakan manfaatnya oleh rakyat, oleh karenanya diperlukan kesungguhan, keikhlasan, keterbukaan dan penuh tanggung jawab," tegas Ketua DPRD.
Sementara itu, Wali kota Probolinggo Hadi Zaenal Abidin dalam penyampainya, mengapresiasi atas pendapat Badan Anggaran DPRD dan Fraksi-fraksi yang telah menyatakan persetujuannya terhadap agenda sidang paripurna saat ini.
Salah satu pendapat yang disampaikan walikota antara lain pada Diskominfo terkait penurunan website milik Pemkot Probolinggo, dimana pada tahun 2018 dan 2019 terdapat 81 website dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 54 website.
"Hal itu selain dikarenakan adanya merger beberapa perangkat daerah di tahun 2020, juga disebabkan adanya standarisasi website pemerintah, sehingga seluruh website dalam satu domain di probolinggokota.go.id," papar wali kota.
Lebih lanjut, pada Dishub terkait saran dari Badan Anggaran atas keberadaan pos pantau di wilayah kota yang terkesan terbengkalai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Pemerintah kota Probolinggo akan mengevaluasi terkait pemanfaatannya agar lebih maksimal.
Pendapat Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Supriyanto menyampaikan terkait pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan pasar baru yang selalu tertunda pelaksanaanya, juga ada beberapa serapan anggaran yang kurang maksimal pada Dinas Kesehatan, RSUD Moh Saleh dan lain lain.
"Fraksi PDIP berharap pemerintah lebih serius lagi mendorong kinerja kepala OPD yang masih kurang maksimal dalam penyerapan anggarannya, maupun PAD yang tidak mencapai target," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hj. Farina Churun Inin dari Fraksi Golkar menyampaikan bahwa, program mobil ambulan atau siaga tidak dilaksanakan sesuai dengan visi misi wali kota serta pemaparan kepada DPRD.
"Hal itu membuktikan bahwa wali kota tergesa gesa dalam mengambil dan memiliki perencanaan yang tidak matang, seperti SOP yang selalu berubah, tempat lokasi ambulan berpindah pindah, tidak siapnya tenaga pendukung, semua itu adalah bukti program ini tidak efektif dan efisien," jelasnya. wan
Editor : Moch Ilham
