SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Setelah Pilkades Serentak ditunda di Kab. Sumenep banyak aktivis dari kalangan LSM dan wartawan mengkaji beberapa persoalan dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2021.
Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, dugaan kuat kepala desa incumbent masih bisa bermain mata dengan pejabat sementara (Pjs) untuk mengalihkan dana desa (DD) dan Anggaran dana desa (ADD) tahun 2021 untuk bursa pemilihan pilkades.
Namun, setelah pemerintah kabupaten Sumenep, menunda kegiatan pilkades serentak yang seharusnya digelar pada Kamis 8 Juli 2021 semakin terkuak, pasalnya di sejumlah desa belum terlihat adanya kegiatan kemasyarakatan.
Bahkan dengan diberlakukannya PPKM darurat yang berdampak kepada penyekatan di sejumlah titik, semakin memperbanyak anggaran covid di desa dan hal ini sangat jelas diuntungkan oleh kepala desa incumbent.
Sebelumnya Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) perwakilan Sumenep, RB. Faisol Sadamih, kepada media mengatakan bahwa pemerintah kab. Sumenep mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan kota.
"PPKM darurat diberlakukan sesuai dengan instruksi presiden terhitung dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli, dan jelas bahwa pilkades serentak di kab Sumenep batal digelar," katanya kepada Surabaya Pagi, Rabu (7/7).
Menurutnya, penundaan pilkades ini tidak ada unsur politik murni karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat dalam memberlakukan PPKM Darurat.
Menyikapi penundaan pilkades serentak itu, kata Faisol sangat rawan dengan anggaran, karena sifat penundaannya sangat dadakan, hanya menghitung hari dan hal ini sudah sangat merugikan kepada calon kepala desa (Cakades) yang baru.
"Jelas ini bukan anggaran yang sedikit untuk kegiatan pilkades, makanya ini perlu kajian serius untuk membuktikan berbagai sumber dana yang dialokasikan untuk kegiatan pilkades tersebut,” katanya.
Persoalan pemilihan kepala desa, memang rentan dengan masalah keuangan dan bukan rahasia lagi, sudah menjadi konsumsi publik.
Kepada Surabaya pagi, Faisol mengaku akan membongkar beberapa titik desa di berbagai kecamatan yang ada di Kab. Sumenep yang diduga banyak kegiatan Dana Desa dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain salah satunya kepada kegiatan pilkades.
"Saya mengantongi beberapa data Dana Desa berikut penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang lain," katanya.
Makanya kata dia, “Hal ini perlu disikapi serius oleh LSM dan wartawan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengkaji dana desa agar tidak disalahgunakan oleh kepala desa,” pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
