Pemkot Surabaya Diminta Gratiskan Uang Sewa Rusun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemkot Surabaya diminta menggratiskan uang sewa rumah susun untuk meringankan beban warga akibat pandemi COVID-19 . SP/RS/SURYANTO
Pemkot Surabaya diminta menggratiskan uang sewa rumah susun untuk meringankan beban warga akibat pandemi COVID-19 . SP/RS/SURYANTO

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafi'i  meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta membebaskan uang sewa rumah susun miliknya untuk meringankan beban warga akibat pandemi COVID-19 sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan membebaskan uang sewa rusun miliknya.

Permintaan itu telah diusulkan Imam Syafi'i  kepada Dinas Pengolahan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya saat rapat daring pada Senin (19/7)."Saya yakin Pak Wali Kota setuju. Beliau sangat peduli membela kepentingan wong cilik," kata Imam.

Menurut dia, dari rapat daring dengan DPBT diketahui bahwa uang sewa yang dibayarkan penghuni tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan dan operasional yang dikeluarkan Pemkot Surabaya.

Ia mengatakan dari 103 tower rusun milik Pemkot Surabaya, ternyata hanya dapat uang sewa Rp 3 miliar. Tapi biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional dan pemeliharaan rusun mencapai Rp 16 miliar setiap tahun. Setiap tower rusun berjumlah antara 90 sampai 100 unit.

Biaya yang dikeluarkan pemkot tersebut, lanjut dia, kebanyakan untuk menggaji 200 pegawai yang disebar di rusun-rusun yang ada, yaitu tenaga pengamanan, administrasi dan kebersihan.  Sementara uang sewa rusun sangat murah yakni bervariasi mulai dari Rp20 ribu hingga Rp90 ribu.

Imam mengatakan sekarang saatnya pemkot menggratiskan uang sewa rusun karena saat ini ekonomi masyarakat sangat terpuruk akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  "Anggap saja sebagai kado hari HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang," ujar Imam.

Imam yakin usulan ini bisa direalisasikan DPBT sebab, pada tahun 2020, pendapatan dinas ini jauh melebihi dari target atau sekitar 150 persen melebihi target pendapatannya.

Sementara itu, Sekretaris DPBT Surabaya Mohammad Aminuddin mengatakan, soal pembebasan biaya sewa rusun, pihaknya akan menyampaikan kepada Kepala DPBT Surabaya dan Wali Kota Surabaya."Tahun lalu juga sempat dibahas wacana penggratisan uang sewa rusun," ujarnya.sb3/na

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…