SURABAYAPAGI, Jakarta - Kritik keras muncul pada kebijakan anggaran program pemulihan ekonomi nasional alias PEN yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19. Kebijakan ini dinilai berjalan dengan tidak efektif dan cenderung mubazir.
Menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini, anggaran PEN tidak mengubah apapun dari krisis yang terjadi.
Dikatakannya selama ini anggaran PEN dipatok sangat besar namun hasilnya penyebaran COVID-19 masih tinggi bahkan dia menyebut sebagai juara dunia. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga tak kunjung ke arah positif.
"Pembiayaan PEN dan COVID ini cukup besar, Rp 600-700 triliun, untuk pulihkan ekonomi sekaligus untuk tangani COVID. Tapi sekarang hasilnya malah COVID-nya juara dunia, tidak selesai selesai. Lalu, pertumbuhan ekonominya juga tetap rendah. Ini adalah kegagalan penanganan pandemi," ungkap Didik dalam sebuah webinar, Minggu (1/8/2021).
Menurutnya pun sejak awal pandemi pemerintah seharusnya mengambil keputusan lockdown, bukan malah beralasan tidak mampu membiayai lockdown. Buktinya, sekarang pun anggaran bantuan sosial juga banyak.
"Anggaran sosial ini banyak tapi keluhan sangat banyak. Dari biaya ini harusnya nggak perlu khawatir lockdown, tapi Presiden bilangnya nggak bisa, maka COVID-nya terus terbengkalai," ungkap Didik.
Dia menggambarkan Indonesia saat ini bagaikan orang sakit yang ekonominya diminta berlari. Logika kebijakan yang diambil sudah kadung salah sejak awal, dia menilai harusnya masalah kesehatan diprioritaskan baru bicara ekonomi.
"Kita ini kayak orang sakit disuruh lari, orang beres dulu harusnya baru lari. Ini logika terbalik, kebijakan dari segi rasionalismenya sudah salah," ungkap Didik.
Salah satu yang memicu kesalahan pengambilan kebijakan ini adalah proses politik menurutnya, politik yang memiliki kepentingan di balik penetapan anggaran-anggaran yang besar. Hal ini lah yang menjadi masalah pada penanganan pandemi.
Editor : Mariana Setiawati
