Polresta Mojokerto Endus Indikasi Penyunatan Dana Bansos

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 22 Okt 2021 17:16 WIB

Polresta Mojokerto Endus Indikasi Penyunatan Dana Bansos

i

Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofiq Ripto Himawan saat wawancara dengan wartawan di Pendopo Pemkab Mojokerto. SP/Dwi AS

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Polresta Mojokerto mengendus indikasi pemotongan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 di wilayah utara sungai Kabupaten Mojokerto. 

Bantuan tunai yang akan segera disalurkan untuk warga terdampak pandemi ini rencananya bakal disunat untuk biaya administrasi mengatasnamakan perangkat desa dan tiga pilar.

Baca Juga: Sidak Gudang Bulog, Pj Wali Kota Pastikan Stok Beras Aman Hingga 6 Bulan Kedepan

Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofiq Ripto Himawan membenarkan indikasi tersebut. Namun menurutnya itu baru sebatas percobaan saja, sehingga dalam bahasa hukum, deliknya belum tuntas.

"Masih indikasi, jadi warga sudah diajak komunikasi terkait rencana pemotongannya, tapi ini masih sebatas rencana saja karena memang bantuannya belum cair," ujar Kapolres ditemui usai menghadiri Forum Group Discussion dengan puluhan Kepala Desa dan Lurah se wilayah hukum Polresta Mojokerto di Pendopo Pemkab Mojokerto, Jumat (22/10/2021) sore.

Masih kata Kapolresta, meski kasusnya belum terjadi tapi potensi untuk penyimpangannya sudah ada. Sehingga jika tidak diendus secara cepat, kemungkinan penyunatan itu bakalan benar terjadi.

"Hal inilah yang saya samakan dalam lini Forkopimda dan nanti saya breakdown di lini desa supaya kolaborasi tiga pilar terus terjaga sehingga mampu memberi pelayanan terbaik dan bisa mencegah terjadinya penyimpangan bansos," ucapnya.

Ripto menambahkan, saat ini Kepolisian dipercaya untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial, baik bantuan berupa beras, bantuan berupa uang tunai dan bantuan penanganan COVID-19 lainnya berbentuk hand sanitizer dan masker.

Baca Juga: Minimarket di Mojokerto Dibobol, Pelaku Diduga Lebih dari Satu Orang

"Nah memverifikasi ke lapangan ini adalah bagian dari mitigasi kita untuk tidak adanya potensi penyimpangan. 

Ketika komunikasi sampai lini desa ini bisa kita perkuat maka potensi penyimpangan itu akan bisa kita minimalisir," cetusnya.

Ia menyebut, sejauh ini masih ada beberapa miskomunikasi dan persepsi  dalam mengeksekusi berbagai kegiatan. Sehingga ada perbedaan data COVID-19, semisal data yang sudah di vaksinasi dan data terkait warga penerima.

Baca Juga: Kadishub Kota Mojokerto Ajak Warga Manfaatkan Program Uji KIR Gratis

"Ada juga perbedaan terkait penentuan sasaran. Data Bhabinkamtibmas menyebut jika warga tersebut berhak menerima bantuan tapi menurut data desa ternyata warga tersebut tak layak menerima bantuan. Nah ini yang harus kita sinkronkan sehingga tidak terjadi miss lagi," tukasnya. Dwi

Untuk itu melalui FGD ini ia berharap bisa menjalin sinergitas, kolaborasi dan harmoni yang ada di lini tingkat desa. "Saya ingin kroscek sejauh mana harmoni dan sinergitas yang terbentuk di tiga bula kepemimpinan. Ini perlu untuk menghindari mispersepsi dikemudian hari," pungkasnya. Dwi

 

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU