Anggaran Lauk Pauk Rumdin Bupati Rp 54 Juta/bulan, Warga Bojonegoro Demo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Puluhan warga dari LSM Angling Dharmo menggelar aksi demo di depan DPRD Bojonegoro.
Puluhan warga dari LSM Angling Dharmo menggelar aksi demo di depan DPRD Bojonegoro.

i

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro - Puluhan warga dari LSM Angling Dharmo menggelar aksi demo di depan DPRD Bojonegoro. Korlap demo membeberkan dugaan pemborosan anggaran yang diserap oleh Bupati Bojonegoro dalam belanja lauk pauk di rumah dinas.

Atas hal tersebut, massa menuntut adanya transparansi anggaran selama masa pandemi.

"Rakyat sakit dalam kondisi COVID-19 ini. Tapi pejabat makan bermewah-mewahan," teriak korlap aksi, Nasir dengan lantang, Rabu (17/11/2021).

Nasir menyebut DPRD harus bertanggung jawab soal ini, sebagai penentu anggaran dalam APBD. Selain itu, pendemo juga mengkritik anggaran Ketua DPRD Bojonegoro di masa pandemi, yang dianggap tidak bersimpati dengan derita rakyat.

"Kami rakyat sakit, kami ingin semua terbuka, jangan menghambur-hamburkan uang kami. DPRD harus bertanggung jawab dengan kondisi ini," imbuh Nasir.

Massa juga meminta dipertemukan dengan Ketua DPRD Bojonegoro, untuk meminta keterangan terkait penggunaan anggaran pihak eksekutif hingga legislatif, yang terus digelontorkan di masa pandemi COVID-19. Ketua DPRD Imam Sholikin tidak terlihat di gedung wakll rakyat yang berada di Jalan Trunojoyo tersebut.

"Kami sangat kecewa dengan DPRD sebagai penentu kebijakan yang meloloskan anggaran lauk-pauk Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, yang mencapai lebih dari Rp 54 juta per bulan," ujar Nasir.

Massa akhirnya ditemui perwakilan DPRD. Yakni Miftahul Huda selaku anggota Komisi A dan Sukur Priyanto, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro.

DPRD berjanji menampung seluruh tuntutan dan permasalahan yang telah disuarakan warga. Sukur memberikan pemahaman soal proses penganggaran baik di pihak eksekutif maupun legislatif.

"Soal anggaran rumah dinas bupati, tentu secara teknis ada di bagian keuangan daerah. Kami hanya akan mengawasi dan baru bisa mengambil langkah jika bupati sudah melakukan LPJ di Bulan Maret nanti," ujar Sukur.

Menurut Sukur, ini bukan berarti pihaknya tidak berani bicara. "Kami senantiasa kritis dan proporsional, namun belum ada yang bertanya soal ini," terang Sukur.

Massa lalu mengajak perwakilan DPRD Bojonegoro makan nasi bungkus bersama mereka. Bersama polisi dan media, di depan gedung dewan.

"Ini bentuk rasa yang sama bagaimana nasib rakyat Bojonegoro saat ini," pungkas Nasir. 

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…