Pemkot Madiun Lakukan Pembatasan saat Libur Nataru

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Petugas memeriksa kendaraan yang masuk ke kota Madiun.
Petugas memeriksa kendaraan yang masuk ke kota Madiun.

i

SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Meski penerapan PPKM level 3 dibatalkan oleh pemerintah, namun karena pandemi masih belum usai, pemerintah kota Madiun tetap melakukan pembatasan terhadap sejumlah kegiatan masyarakat selama momentum libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan Pemkot Madiun menerapkan kebijakan bebas tapi terbatas. Artinya, sejumlah pembatasan tetap harus dipatuhi, meski terdapat kelonggaran.

"Fokusnya, mengawasi warga dari luar daerah yang datang ke kota ini. Natal dan tahun baru kita bebaskan tapi terbatas," ujar Maidi di Madiun, Jumat (10/12).

Ia menjelaskan salah satu syarat wajib masuk Kota Madiun adalah menunjukkan surat bebas COVID-19. Baik dari hasil pemeriksaan tes cepat antigen maupun PCR. Juga wajib sudah vaksin minimal dosis pertama.

Maidi juga menginstruksikan Satgas COVID-19 untuk rutin terjun ke lapangan guna mengecek tempat-tempat yang berpotensi ramai pengunjung dan terjadi kerumunan. Termasuk menggelar tes antigen acak di pusat-pusat keramaian.

Terkait fungsi pengawasan, Maidi menyebut tiga pilar kelurahan akan lebih dioptimalkan. Mereka bahkan lebih intens terjun ke lingkungan untuk mendata sekaligus mengawasi pendatang dari luar kota.

"Misalnya ada yang belum divaksinasi, jika kita ada stok, kita kirim petugas untuk melakukan vaksinasi," ujarnya.

Selain itu, jam malam juga tetap diberlakukan untuk seluruh aktivitas masyarakat sampai pukul 23.00. Termasuk pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU). Maidi minta seluruh aktivitas di pusat perbelanjaan atau fasilitas publik dibatasi maksimal 75 persen dari kapasitas.

Tak kalah penting, protokol kesehatan tetap terus diterapkan. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga menjadi syarat wajib mengakses fasilitas publik maupun pusat belanja. Upaya itu sebagai langkah mengejar zona hijau di seluruh kelurahan kota ini. Sekaligus menangkal potensi ledakan kasus COVID-19 setelah tahun baru.

"Kalau sudah hijau, kita bisa bebas. Tapi, kalau dibiarkan kemudian menjadi level 3 atau 4, malah bahaya," kata dia.

Maidi juga meminta posko PPKM mikro tingkat kelurahan diaktifkan kembali. Dia menilai selama ini posko memberikan andil dalam menjalankan fungsi edukasi ke warga. Peran aktif warga melakukan pengawasan terhadap pendatang dari luar kota di lingkungan masing-masing juga dibutuhkan.

"Jangan sampai Kota Madiun yang sudah level 1 jadi mundur. Lebih baik kita ketat, daripada longgar kita mundur. Artinya, pembatasan tetap dilakukan meskipun PPKM level 3 di seluruh Indonesia dibatalkan," katanya.

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…