Konsistensi Subholding Gas Pertamina Perluas Utilisasi Gas Bumi Menuju Zero Net Emission

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI, Jakarta- PT PGN (Tbk) sebagai subholding gas PT Pertamina Persero, memiliki komitmen dan konsistensi untuk mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri, melalui penguatan pasokan gas dan perluasan infrastruktur gas bumi. Ditengah upaya pemerintah dan masyarakat global untuk mewujudkan zero net emission pada 2050-2060, PGN melihat hal tersebut sebagai peluang.

Gas bumi sebagai salah satu produk energi fosil yang terbukti bersih, ramah lingkungan dan efisien, akan memiliki peran strategis dalam proses transisi menuju zero net emission tersebut.

“Terkait renewable energy, kita harus melihat dan mempertimbangkan energi yang lebih bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersih. Target zero net emisi adalah tahun 2050-2060. Energi masa transisi untuk mencapai target tersebut (adalah) energi yang bersih dari fosil yaitu gas. Eropa pun mulai sekarang memakai kembali gas. Artinya, kebutuhan gas akan sangat signifikan. Ini kesempatan kita untuk menggunakan gas yang jauh lebih bersih,” ujar Komisaris Utama PGN, Arcandra Tahar dalam PGN Energy Economic Outlook 2022, (12/01/2022).

Pada masa transisi menuju energy terbarukan, penggunaan gas harus dioptimalkan. Untuk itu inovasi dan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi transportasi gas dari satu tempat ke tempat lain.

“Dalam jangka panjang, ESG dan green energy memiliki tekanan yang makin besar. Kita harus melakukan diversifikasi-diversifikasi energi dan mulai beralih menggunakan renewable energy,” ujar Mirza Adityaswara, ekonom yang turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi.

Senada dengan keduanya, Direktur Utama PGN, M. Haryo Yunianto menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang fokus di sektor energi, PGN senantiasa membuka ruang untuk mengoptimalkan setiap peluang yang ada untuk memenuhi kebutuhan energi, khususnya gas bumi, yang pastinya akan terus meningkat. Pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi dalam masa transisi energi saat ini diharapkan dapat menumbuhkan bisnis gas PGN sebagai Subholding Gas Pertamina.

Untuk tahun 2022, PGN menargetkan peningkatan pengelolaan niaga gas untuk sektor retail, komersial, serta sektor-sektor kelistrikan menjadi lebih dari 1.000 BBTUD termasuk pengelolaan trading LNG internasional. Dengan peran gas bumi sebagai energi transisi, PGN juga mendorong pertumbuhan pengelolaan niaga Subholding Gas menjadi sekitar 1.400 BBTUD pada tahun 2027. Mulai tahun 2022-2027 diproyeksikan suplai LNG akan terus meningkat.

Hal ini disebabkan oleh menurunnya pasokan gas pipa eksisting. Selain itu, diharapkan juga terjadi peningkatan demand LNG retail untuk area yang jauh dari infrastruktur eksisting. Demand tersebut akan disupplai baik melalui liquifaction gas pipa maupun non pipa, serta utilisasi stranded gas.

Segmen industri masih tetap menjadi backbone demand terbesar Subholding Gas dimana sinergi untuk penyediaan gas bagi Kilang dan smelter, termasuk adanya terobosan dalam pemilihan teknologi dan penyediaan moda non pipa CNG/ LNG retail dengan pemanfaatan sumber gas stranded, sangat dibutuhkan.

Segmen transportasi juga bertumbuh seiring dengan meningkatnya konversi BBM menjadi gas bumi untuk segmen kapal, kendaraan logistik, darat, dan kereta api. Selain itu pertumbuhan volume juga berasal dari segmen rumah tangga dengan rencana penambahan 1 juta rumah tangga per tahun sampai dengan tahun 2026.

“Pengelolaan energi nasional dan dunia, masih tetap menumbuhkan optimisme PGN ke depan dalam mengembangan infrastruktur dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam transisi energi saat ini,” tutup Haryo.

PGN berupaya untuk dapat berkontribusi optimal dalam berbagai dinamika energi global dan nasional. Energi Ekonomi akan menjadi semakin strategis dan PGN akan memainkan peran strategisnya untuk terlibat aktif dalam mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional.jk,her

Berita Terbaru

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro – Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras premium di tengah dinamika harga dan pasokan beras di pasaran. S…

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebanyak 362 anggota PWI Jawa Timur ditetapkan PWI Pusat sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang memiliki hak memilih Ketua d…

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Kementerian Transmigrasi membuka peluang luas bagi pesantren dan jaringan alumninya untuk ikut mengelola potensi ekonomi di k…

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah melalui program tahap II yang berlangsung 1 O…

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

‎SURABAYAPAGI, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita tiga unit ponsel usai melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam di Kantor Din…

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dituntut tidak cuma berkutat pada urusan rutinitas…