Kediri - Permasalahan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian utama DPRD Jawa Timur. Kebutuhan sarana kesehatan di pelosok desa sangat perlu dijadikan prioritas pembangunan, salah satunya adalah untuk penanganan masyarakat yang mengalami masalah gangguan Jiwa.
Hal tersebut diungkapkan Wara Sundari Reny Pramana, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur usai menjalani masa reses I di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (Kabupaten Kediri dan Kota Kediri). Hingga saat ini, permasalahan kesehatan khususnya stunting dan orang dengan gangguan jiwa (odgj) masih banyak dialami di sejumlah desa. Sehingga keberadaan Posyandu Jiwa ini menjadi sangat penting untuk ada di setiap pelosok desa. “Kalau kita abai (odgj), maka semakin banyak orang gangguan jiwa tidak terawat dan bahkan gila permanen. Tentu kami tidak ingin hal itu terus terjadi,” jelas Wara S Renny, saat ditemui di Kediri, 7/2/2022.
Upaya tersebut bukan tanpa alasan. Selama melakukan kegiatan reses di desa-desa, Reny mengaku seringkali menjumpai masyarakat yang mengalami gangguan jiwa tapi kesulitan mencari tempat berobat. Karena lokasinya jauh dari kota ataupun puskesmas di Kecamatan. Contohnya Desa Kedak Kecamatan Semen, ternyata kalau mau ke Puskesmas harus melewati jalan terjal turun gunung sejauh 15 kilometer. “Penduduk setempat pasti sudah malas dulu untuk ke Puskesmas, Nah disinilah pentingnya ada Posyandu Jiwa dan Ponkesdes,” urainya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini berharap di setiap desa disediakan posyandu jiwa. Misalnya di Kecamatan Semen, sementara itu hanya ada 5 desa yang sudah ada Posyandu Desa. Sedangkan 7 desa lainnya belum ada. Untuk itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur bisa segera menyediakan Layanan Posyandu Jiwa di setiap desa. “Karena ODGJ masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah di Kediri,” sebutnya.
Secara psikologis di masyarkat yang selama ini ketika ada kejadian ODGJ, tidak dirawat hingga membuat menambah strees. Karena tidak ada penanganan, akhirnya mereka itu di pasung. Tentu hal ini tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada upaya untuk menyembuhkan. “Maka mumpung bisa ada akses komunikasi dngan dinas kesehatan, posyandu desa ini akan saya perjuangkan. Agar segera ketika ditemukan kasus ODGJ, segera mendapat penanganan intensif supaya hal tersebut tidak permanen,” cetus perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kediri ini.
Menurutnya, Posyandu jiwa tidak di semua desa ada. Misalnya di Desa Kedak, itu ada orang yang kena gangguan jiwa, orang tuanya mengeluh tidak bisa dibawa ke rumah sakit atau Puskesmas karena jauh sekali. “Saya cek ternyata posyandu jiwa tidak ada, ponkesdes tidak ada, kasihan,” keluhnya.
Ke depan, secara bertahap Posyandu Jiwa di setiap Desa harus tersedia. “Saya terus support untuk posyandu jiwa, selama ini kan posyandu balita dan lansia. Saya justru berbalik, posyandu jiwa ini saya support, saya berusaha untuk memfasilitasinya,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga lebih menekankan mengajak ikut serta semua pihak untuk pengentasan stunting di Jawa Timur. Program pemerintah pusat, tahun 2023 angka stunting targetnya turun sampai 14%. Tapi sampai saat ini secara nasional masih 24,14%. Sedangkan di Kediri, di rata-rata masih kirasaran 9%. “Nah kalau kita bisa zero stunting kan itu bisa menjadi prestasi, maka perlu digiatkan lagi Ponkesdes di setiap desa untuk pemenuhan kesehatan, gizi dan vitamin masyarakat,” paparnya sembari mengatakan kalau saat ini sudah ada 11 Poskesdes di 11 Kecamatan Kabupaten Kediri dan 2 Ponkesdes di Kota Kediri.
Bila program jemput bola penanganan kesehatan itu dilakukan dengan tepat dan merata, maka diharapkan juga berdampak pada penyelesaian Permasalahan kemiskinan. Karena kemiskinan dan kesehatan itu sangat berkaitan. Setiap penduduk miskin seringkali mengalami problem di masalah kesehatan. “Untuk itu, penanganan kemiskinan dan kesehatan harus berjalan bersama-sama,” pungkasnya. rko
Editor : Redaksi
