Surabaya - Masalah kelangkaan minyak goreng masih menjadi perhatian utama DPRD Jawa Timur. Atas dasar itu, Komisi B DPRD Jatim pun mengajak Pemprov Jatim mencari solusi agar masalah ini segera tertangani. Namun sayang, rapat yang digelar bersama Satgas Pangan pada hari Selasa (15/2/2022) tidak dihadiri 4 Kepala OPD. Mereka adalah Drajat Wibowo Kepala Dinas Perindustrian, Andromeda Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Iwan Kepala Biro Perekonomian dan Hadi Sulistyo Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan.
Hal tersebut tentu membuat sangat kecewa para peserta rapat pembahasan kelangkaan minyak goreng ini. Sejumlah peserta lengkap hadir semua. Mulai dari pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Jatim, Kepala Satgas Pangan, Produsen dan Distributor. Dari pihak Pemprov Hanya diwakili pejabat setingkat kepala bidang yang tidak bisa membuat keputusan apapun. “Kita sangat menyayangkan Mitra komisi B dari Pemprov tidak ada yang hadir, lebih mengutamakan ngetutno sewek’e (mengikuti) Gubernur, padahal masalah mengatasi kelangkaan minyak goreng ini penting untuk rakyat,” sindir Amar Saifudin, Wakil Ketua Komisi DPRD Jatim, usai rapat (15/2/2022).
Politisi PAN ini meminta Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan lebih ketat tata niaga minyak goreng terutama di tingkat distributor. Ia berharap agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari carut marut tata niaga mikro ini. “Stok minyak goreng Jatim kan disebut-sebut surplus, tapi kenapa di lapangan kok masih langka. Nah kami berharap agar lebih optimal lagi, kalau memang ada pengusaha atau distributor yang nakal yang harus ditindak,” tegasnya.
Amar juga mengaku repot Jika rapat penting seperti ini tidak dihadiri pembuat kebijakan dalam hal ini Kepala OPD. Akibatnya, banyak komunikasi dan koordinasi yang sia-sia dari rapat tersebut. “Misalnya kami minta data distributor minyak goreng di Jatim, Anak buahnya ternyata tidak punya, ini kan ironis, padahal ini juga ada Satgas Pangan,” beber Amar.
Senada, Wakil Ketua Komisi B Mahdi menyampaikan agar Pemprov Jatim serius mengatasi masalah kelangkaan minyak sampai hari ini. “Setiap barang kebutuhan publik yang di subsidi selalu ada permainan, sebenarnya ini selalu terjadi, kami yakin para Kepala dinas itu tahu jawabannya,” ujar Mahdi.
Sementara itu Satgas Pangan Polda Jatim AKP Ahmadi mengatakan hingga saat ini belum menemukan dugaan yang bersifat pidana. Tapi kalau administratif ada satu temuan dan langsung dilakukan pembinaan. “Jadi ada yang belum punya SIUP, kita beri saran untuk membuat perizinan dan memperdagangkan minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah,” katanya.
Ahmadi mengatakan subsidi pemerintah Rp 14 ribu/liter hanya berlaku 10 hari yakni mulai tanggal 20 Januari hingga 31 Januari 2022. Setelah itu dikembalikan kepada mekanisme pasar dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). “Regulasi yang berubah ini sempat menjadi kendala bagi produsen. Sebenarnya produsen juga kesulitan mendapatkan bahan baku dan harga yang murah, sehingga mereka memilih jalur yang sudah terikat kontrak. Kami terus melakukan pengawasan terhadap distribusi ke pasar-pasar, saat ini sudah mengalami peningkatan distribusi meskipun memang belum merata,” katanya.
Sementara itu Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jatim Yudi Arianto mengatakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, Pemprov Jatim hingga 14 Februari 2022 sudah mendistribusikan 210.000 liter lebih untuk operasi pasar di berbagai kabupaten kota di Jatim. Selain itu juga memberikan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota agar melakukan operasi pasar minyak goreng.
“Kementerian Perdagangan juga membuat kebijakan yakni meminta produsen minyak nasional memenuhi pasokan dalam negeri sebanyak 20 persen. Setiap produsen minyak goreng yang peruntukannya untuk ekspor diwajibkan untuk memenuhi pasokan dalam negeri,” jelasnya.
Stefanus dari PT Wings Surya mengatakan ada kendala pengiriman bahan baku minyak goreng dari Kalimantan akibat cuaca. Menurutnya gelombang laut yang tinggi dan curah hujan yang juga tinggi membuat kapal terlambat melakukan pengiriman. “Meski demikian kami berupaya agar pasokan minyak goreng di Jatim terpenuhi. Kami juga melihat operasi pasar juga belum maksimal, karena kesulitan untuk mengontrol distribusi sudah merata sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu Sudy dari PT Megasurya Mas mengatakan pihaknya juga sering melakukan operasi pasar. Namun menurutnya harus ada edukasi terhadap masyarakat agar tidak panic buying. “Sehingga ini tidak menyebabkan kekurangan minyak goreng. Kami pastikan dalam minggu-minggu ini pasokan minyak goreng di super market akan tetap ada,” tuturnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti mengaku sempat mendapatkan laporan dari masyarakat ada mobil pickup yang mengumpulkan minyak goreng dengan menggunakan jasa ojek online. Ia berharap ada pengawasan dari Satgas Pangan terhadap platform ojek online untuk memberikan warning. “Kami tidak sepakat kalau ibu-ibu dianggap panic buying, karena pastinya kebutuhan ibu-ibu ini tidak seberapa. Nah ini harus ada pengawasan dari Satgas Pangan,” terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya Agus Dono Wibawanto. Politisi Partai Demokrat ini meminta agar masyarakat menengah ini dijadikan sasaran panic buying. “Kebutuhan masyarakat itu tidak banyak kok. Kami barharap Satgas Pangan bertindak tegas, jangan sampai menguntungkan kartel-kartel tertentu,” tegasnya. rko
Editor : Redaksi
