Mensos Percepat Penyaluran BPNT di Kabupaten Pasuruan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau penyaluran BPNT beberapa waktu lalu. SP/Ris
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau penyaluran BPNT beberapa waktu lalu. SP/Ris

i

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Menteri Sosial berupaya mempercepat menyalurkan bantuan sosial (bansos) program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 4.412 pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan jumlah tersebut adalah penyaluran yang belum terealisasi pada 2021.

Risma dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan menemukan adanya penerima manfaat (PM) yang belum menerima bantuan senilai Rp200 ribu per bulan tersebut, dalam kurun waktu delapan bulan.

Padahal, secara teori maksimal belum terima adalah enam bulan, dimana itu untuk penerima BPNT baru dari usulan daerah. “Jadi, artinya memang ada yang belum terealisasi. Ini kita paksakan untuk Kabupaten Pasuruan dua hari ini harus kelar untuk 4.000 itu,” ujar Risma.

Risma mengatakan banyaknya penyandang KKS yang belum menerima tersebut, karena sulit untuk mengambil langsung saat waktu pencairan. Oleh karenanya, ia meminta penyaluran BPNT diantar langsung ke rumah penerima manfaat.

“Karena di beberapa tempat kasusnya memang mereka sakit, tidak bisa mengambil ke sini. Karena itu, saya sudah pesankan ke pendamping maupun bank untuk bisa diantar ke rumah kalau mereka tidak datang,” ujar Risma.

Selain itu, Risma juga melakukan percepatan pengentasan kemiskinan pada PM yang masih muda dengan memberikan santunan agar dapat keluar dari daftar penerima BPNT.

Risma belum dapat menyampaikan berapa persen penyandang KKS yang telah graduasi setelah menerima bantuan pada tahun 2021. Namun, pihaknya mulai mengeluarkan PM yang dianggap mampu dari daftar penerima bantuan pada tahun 2022.

Risma juga meminta pemerintah daerah setempat proaktif melakukan kontrol rutin pada PM bansos di tempatnya.

Total penyandang KKS di Kabupaten Pasuruan sebanyak 7.823. Per 20 Februari 2022, KKS yang sudah tersalur sebanyak 2.397 dan KKS belum tersalur sebanyak 5.426.

KKS belum tersalur sebanyak 5.426, dikarenakan ada 4.412 KKS tidak hadir dan 1.014 KKS merupakan data ganda, sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat, dan tidak ditemukan. ris

 

 

Berita Terbaru

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Paguyuban Pedagang Pasar Seluruh Kota Madiun (P3SKM) menilai keterangan kuasa hukum Pemerintah Kota Madiun, Ika Puspitaria, dalam p…

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara antara terdakwa Rochim R…

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – IBCA BFC MMA Kota Madiun menurunkan 35 atlet untuk memburu gelar juara umum pada ajang Adu Wani Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan MMA p…

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo 

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo tancap gas untuk merampungkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penentuan dan…

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk…

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi, Banyuwangi – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung p…