SURABAYAPAGI, Surabaya - Komisi C DPRD Surabaya kecewa dengan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Karena tidak bisa menerjemahkan visi dan misi wali kota, soal layanan kesehatan gratis untuk warga Surabaya. Yang cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK).
Ketua Komisi C Baktiono mengatakan, visi misi Wali Kota Eri Cahyadi sudah jelas. Yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
"Diantaranya, warga kota Surabaya yang berpenghasilan dibawah 10 juta rupiah bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit dengan menunjukkan KTP ataupun KK," ungkapnya, usai rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (29/4).
Kata Baktiono, kenyataannya, warga Surabaya tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan tersebut, di rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit TNI rumah sakit Polri, dan rumah sakit swasta.
"Hanya bisa di rumah sakit Suwandi dan rumah sakit BDH," ujarnya.
Menurut politisi senior PDIP Surabaya tersebut, bisa jadi rumah sakit di Surabaya belum mendapat sosialisasi dari Dinkes Kota Surabaya terkait program yang menjadi kebijakan wali kota.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Surabaya Serius Tangani Pengelolaan Sampah TPA Benowo
"Dinas Kesehatan tidak mengumpulkan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, belum mengumpulkan rumah sakit milik pemerintah provinsi yang ada di Surabaya. Bisa saja ini akibat Dinkes tidak mengerti, tidak tahu atau tidak peduli," tegasnya.
Terkait dengan persoalan ini, Komisi C akan mengundang kembali Dinkes Surabaya pada Jumat (01/4). Komisi C juga menyoroti carut marutnya distribusi seragam sekolah gratis bagi siswa kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Kita tahu tahun 2021 dalam PPDB, ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Seperti distribusi seragam bagi MBR kacau. Karena banyak yang jalur mitra warga, jalur MBR, mereka tidak dapat fasilitas seragam. Bahkan dipaksa untuk membeli sehingga menjadi temuan kita," terangnya.
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
Namun Baktiono mengapresiasi kinerja sejumlah OPD lainnya. Karena capaian kinerjanya melebihi target. "Dalam penggunaan anggaran dan pencapaian semuanya terpenuhi. Bahkan melampaui target, tapi anggaran yang dikeluarkan tidak sampai 100 persen artinya itu kinerja yang bagus," ungkapnya.
Apalagi menurut Baktiono dalam penganggaran tahun 2021 dilakukan refocusing untuk penanganan pandemi.
"Termasuk anggaran pembangunan dan anggaran lainnya yang tidak perlu, difokuskan untuk penanganan pandemi. Seperti penanganan kesehatan, pemberian makanan tambahan, dan pemberian vitamin keluarga," pungkasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
