SURABAYA PAGI, Jakarta- Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai sampai kini ketergantungan Presiden Joko Widodo terhadap Luhut Binsar Pandjaitan makin terlihat. Ia menunjukan bukti adanya setumpuk jabatan yang diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
"Bisa jadi tanpa Luhut, Jokowi bukan siapa-siapa," kata Muslim Arbi, Jumat (15/4/2022).
Menurut Muslim, meski telah diberi setumpuk tugas, mulai dari penangananpandemi Covid-19 hingga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan masih diberi jabatan ketua Dewan SDA Nasional.
Ini menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, menunjukan ketergantungan Jokowi terhadap Luhut yang sangat besar. Faktanya, Luhut saat ini mengemban sedikitnya 10 jabatan.
Luhut Sebar Kebohongan
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut big data yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai adanya keinginan masyarakat menunda Pemilu 2024 merupakan kebohongan. "Jadi saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Pandjaitan itu adalah (berita) bohong. Saya hanya menyampaikan itu (berita) bohong," tegas LaNyalla di Jakarta, Kamis, (14/4/2022).
Sedangkan Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai sikap Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan yang enggan membuka big data yang ia klaim.
Menurut Syahrial, big data itu merupakan produk ilmiah yang harus ditunjukan kepada publik.
Selain itu, dia mengatakan jika tidak ada keberanian menunjukkan kepada publik, maka klaim itu tidak ada bedanya dengan obrolan warung kopi.
“Big data itu produk ilmiah. Jika tidak berani membukanya kepada publik, apa bedanya dengan obrolan di warung kopi?”, tulis Syahrial Nasution, dikutip dari media sosial Twitter, Kamis (14/4/2022).
Dipublikasikan oleh Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dua putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, dan adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo, disebut masuk dalam jejaring bisnis pertambangan Toba Bara Sejahtera milik Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Juga nama sejumlah jenderal dan pejabat yang dikaitkan dalam temuan Koalisi Bersihkan Indonesia gabungan dari YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute.
Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), seperti dikutip dari inilah, mengungkap nama Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, anak LBP. Paulus mempunyai hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra. Bekas Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Letnan Jenderal TNI (Purn) H Sumardi sebagai Komisaris di PT Toba Sejahtra.
Kemudian bekas Panglima Kodam Pattimura dan Brawijaya, Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko. Nama Sekjen Cakra 19 atau Tim Sukses Jokowi itu terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi. Lalu Kepala Staf Umum ABRI periode 1999-2000, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, menjabat Direktur Kutai Energi dan Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.
Bahkan, Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi, Direktur PT Rakabu Sejahtera juga berkongsi dengan PT Toba Sejahtra milik LBP. Bekas Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.
Disebutkan, Jejaring bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera ikut mengait nama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Dua anak Presiden Jokowi itu sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtra milik Luhut.
Nama-nama itu disebut Merah diduga terkoneksi dengan jejaring bisnis tambang LBP yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.
Sementara Bambang Supriyambodo membantah kedua putra Jokowi ikut terkait dalam gurita bisnis tambang LBP. Komisaris PT Rakabu Sejahtera ini menekankan, Rakabu Sejahtera tidak berekspansi ke bisnis lainnya kecuali furniture. (rb/erc/jk)
Editor : Redaksi
