Rumah Padat Karya Pemkot Surabaya Harus Parsial

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josiah Michael. SP/ALQ
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josiah Michael. SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Josiah Michael menilai, program pemberdayaan ekonomi warga melalui ‘Rumah Padat Karya’ Pemkot Surabaya harus parsial. 

 “Jangan Cuma sekedar program saja, tapi program Rumah Padat Karya harus parsial. Artinya, Pemkot Surabaya harus melakukan pemasaran hasil produk warga, bagaimana memanage keuangan, jika itu tidak dilakukan maka saya katakan akan sia-sia program tersebut,” ujar di Surabaya.

Josiah mengatakan, Pemkot Surabaya memang benar benar memanfaatkan program tersebut untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Josiah menilai, kelemahan Pemkot selama ini mengerjakan segala seuatu secara parsial. 

"Aku suka (program) itu, keren! Tapi  harus paham dulu, produksi, permodalan dan pemasarannya,” tegas politisi milenial PSI Surabaya ini.

Menurut Josiah, dalam program tersebut nantinya warga juga harus dikawal, bagaimana menjaga kuakitas hasil produksi dan mengelola keuangannya. Karena bila  pengelolaan keuangan buruk maka usaha tersebut rentan mengalami kegagalan. 

"Ini yang sangat penting. Ketika kita memang usaha, semua bisa cari duit, bahkan mohon maaf, modal sempritan pun di pinggir jalan bisa dapat duit,” beber Josiah. 

Maka Josiah meminta, Pemkot jangan hanya fokus satu titik lagi, yakni parsial. Namun harus paket komplit sampai cara pemasarannya dipandu. 

Josiah menjabarkan Pemkot selama ini dipandang bukan dari karangan wirausaha. Sehingga, pihaknya berinisiatif membuat sister company, menjadikan perusahaan besar di Surabaya sebagai mentor membidangi pengusaha-pengusaha UMKM baru. 

"Nantinya, hal itu memang benar-benar dapat menularkan ilmunya, bekerja sama dan menggandeng pihak swasta," kata politisi PSI ini. 

Dari sudut pandangnya, cara tersebut sangat ideal. Namun apabila menemui kendala, minimal jangan parsial dulu. Pemkot diminta menyiapkan modalnya secara matang, mengingat BPR sudah ada program Puspita. 

"Kalau memang tidak bisa, mungkin lihat bagaimana caranya supaya permodalnya masuk. Setelah itu, membuat produksinya, cara pemasarannya,” papar Josiah. 

Soal pemasaran dalam program ini, Pemkot yang mencarikan buyer, tetapi Josiah  berharap bukan seperti itu, akan tetapi diajarkan cara-cara pemasaran, supaya mereka bisa survive tanpa bergantung kepada pemkot. Strategi pemasaran bisa secara konvensional atau digital marketing. Dikatakan, digital marketing bukan cuma diajarkan market place. Tapi strategi bagaimana produksinya bisa terjual. "Itu harus diajarkan semua. Kalau memang niat membantu warga supaya entas dari kemiskinan," seru Josiah. 

Kalau Pemkot hanya menyediakan lahan. Josiah menegaskan itu tidak bakalan berhasil, dan dikatakan parsial lagi. "Itu enggak bisa, kalau mengangkat, mengentas masyarakat, dari A sampai Z harus diajarkan," imbau Josiah. 

"Kalau cuma begitu doang. Ya sudah, enggak lama pasti selesai. Pemkot tidak akan sanggup karena memang selama ini pekerjaannya bukan mencari profit," tukas Josiah. 

Maka sekali lagi Josiah mengimbau, Pemkot harus bekerja sama dengan pengusaha. "Itu yang paling utama, solusinya bekerjasama dengan pengusaha, karena pengusaha selain membuka lapangan pekerjaan, kehadiran mereka juga bisa menguntungkan warga sekitar, tularkan ilmunya," urai Josiah. 

Ditegaskan lagi, pemkot tidak akan berhasil tanpa menggandeng pengusaha, sebab pemkot tidak terbiasa mencari laba dan kerjanya selama ini dinilai parsial berdasarkan dinas tertentu. "Iya itu karakter yang terbentuk," ketus Josiah. 

Ia menuturkan, jika backgroundnya bukan pengusaha. Kemudian Pemkot mendesak  jadi pengusaha, misalnya cuma disediakan mesin, modal awal, bahan kemudian tempat. Lantas bagaimana cara memasarkannya, mengelola keuangannya gimana?. "Enggak diajari bisa ta? Itu  namanya usaha yang sia sia, pemborosan,” pungkasnya. Alq

Berita Terbaru

Istri di Blitar Tewas Diduga Dianiaya Suami

Istri di Blitar Tewas Diduga Dianiaya Suami

Selasa, 03 Feb 2026 16:35 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Kehebohan awal Februari tepatnya hari Selasa pagi (3 Februari 2026) di desa Boro Kec Selopuro Kabupaten Blitar, sempat kejutan warga…

 Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo

 Pengemudi Becak Lamongan Terima Bantuan Becak Listrik dari Prabowo

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Pengemudi becak Lamongan akhirnya ikut kebagian pemberian becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang…

Perkuat Layanan Prioritas, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan KAI Wisata

Perkuat Layanan Prioritas, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan KAI Wisata

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melakukan kerja sama dengan PT Kereta Api Pariwisata (KAI…

Pasca Geledah Balai Kota Madiun, KPK Segera Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek dan CSR 

Pasca Geledah Balai Kota Madiun, KPK Segera Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek dan CSR 

Selasa, 03 Feb 2026 16:17 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan penyaluran Corporate Social R…

Mokong, Izin PBG Teryata Belum Diajukan Pengembang  PT Zam-Zam Residence

Mokong, Izin PBG Teryata Belum Diajukan Pengembang  PT Zam-Zam Residence

Selasa, 03 Feb 2026 16:14 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sudah sebulan lebih ini pasca audensi dengan  komisi C DPRD,  PT Zam-Zam teryata masih mokong, enggan untuk mengurus izin P…

Lahan Reklamasi di Samping SHGB Mie Sedap Belum Kantongi PKKPRL, Maspion Akui Masih Milik Negara

Lahan Reklamasi di Samping SHGB Mie Sedap Belum Kantongi PKKPRL, Maspion Akui Masih Milik Negara

Selasa, 03 Feb 2026 16:12 WIB

Selasa, 03 Feb 2026 16:12 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Polemik dugaan pencaplokan wilayah laut melalui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01914 di kawasan Pabrik Mie S…