SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan– Dugaan penyimpangan mewarnai pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pasuruan. Kabar itu bahkan telah sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Jemmy Sandra yang dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut.
“Iya. Benar,” katanya kepada Wartawan Jumat (03/06).
Namun begitu Jemmy enggan membeberkan lebih jauh terkait perkara ini. Saat ini kejaksaan masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
“Masih awal-awal ini. Nanti kami informasikan lagi,” imbuh Jemmy.
Sementara itu, informasi yang didapat Wartawan kasus dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi itu terjadi dalam kurun tahun 2020 hingga tahun 2021.
Menyusul mencuatnya kasus ini, sejumlah pengurus kelompok tani diminta datang ke kantor Kejari guna dimintai keterangan. Empat di antaranya dari Kecamatan Rembang. ris
Editor :
Moch Ilham
Berita Terbaru
Senin, 08 Jun 2026 05:50 WIB
Senin, 08 Jun 2026 05:50 WIB
SURABAYAPAGI.COM : Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan Indonesia menghadapi kolaps di sektor perbankan dengan inflasi yang tinggi pada…
Senin, 08 Jun 2026 05:48 WIB
Senin, 08 Jun 2026 05:48 WIB
SURABAYAPAGI.COM : Presiden Prabowo Subianto bercerita tentang dua angka yang dianggapnya sebagai angka keberuntungan. Dia menyebutkan dua angka itu ialah 8…
Senin, 08 Jun 2026 05:45 WIB
Senin, 08 Jun 2026 05:45 WIB
SURABAYAPAGI.COM : Memberikan atensi atas keluhan warga soal kualitas beras Bantuan Pangan Pemerintah (Banpang) di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa…
Senin, 08 Jun 2026 05:45 WIB
Senin, 08 Jun 2026 05:45 WIB
SURABAYAPAGI.COM : Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh…
Senin, 08 Jun 2026 05:40 WIB
Senin, 08 Jun 2026 05:40 WIB
SURABAYAPAGI..COM: Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah secara resmi mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet besar-besaran di negaranya.Langkah…
Senin, 08 Jun 2026 05:38 WIB
Senin, 08 Jun 2026 05:38 WIB
SURABAYAPAGI.COM : KPK menemukan adanya tarif 'mempercepat' proses izin tinggal WNA dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Wamen Imipas…