.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - “Kalau dalam Islam beliau ini kita panggil syuhada. Karena beliaulah yang nantinya akan berjuang menyelamatkan bangsa dari Oligarki. Saya sepakat bahwa Oligarki kini sudah ada dua. Oligarki Ekonomi maupun Oligarki Politik. Pak Nyalla memperjuangkan untuk mengkaji ulang konstitusi dan punya tujuan mulia, yakni menyelamatkan bangsa kita dari orang-orang yang tidak peduli dengan Pancasila,” Puji Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, dalam acara “Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia”, di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Try Sutrisno mengatakan, dia sangat setuju dengan Ketua DPD RI yang mana tadi mengajak kita sebagai rakyat jangan sampai disebut mengkhianati bangsa dan negara.
“Pernyataan pak Nyalla itu sangat tegas sekali, gamblang dan komprehensif. Sambutan beliau adalah sama persis dengan pemikiran saya. Buku saya yang tebal-tebal terangkum semua oleh pemikiran beliau dan pandangan pak Nyalla,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.
Pernyataan Try Sutrisno menegaskan hasil pertemuan sebelumnya antara Try Sutrisno dan Ketua DPD di kediamannya beberapa waktu lalu.
Wasiat ke LaNyalla
Saat itu, Try Sutrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI LaNyalla Mataliti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara.
“Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko Kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” ungkap pria kelahiran Surabaya 15 November 1935 itu.
Amandemen Dipengaruhi Asing
Try membeberkan bahwa, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Perubahan dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan keindonesiaannya.
“Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini,” tuturnya beberapa waktu lalu.
Puncaknya, kata Try Sutrisno, adalah diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).
“Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan kapitalis. Semua ditentukan Partai Politik. Padahal Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat,” tandasnya. n jk/erc/cr2/rm
Editor : Moch Ilham
