Bawaslu Kabupaten Pasuruan Usulkan Rp 27 M

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
M. Nasrub ketua BAWASLU kabupaten Pasuruan
M. Nasrub ketua BAWASLU kabupaten Pasuruan

i

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan mengusulkan anggaran jumbo untuk kebutuhan Pilkada Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mendatang.

Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 27 miliar telah diajukan untuk kelancaran pesta terbesar di dua tahun mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, M. Nasrub mengungkapkan, pengajuan anggaran sudah dilayangkannya ke Pemkab Pasuruan beberapa waktu lalu.

Besaran anggaran yang diusulkan tak lain akan digunakan untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada Kabupaten Pasuruan. Termasuk sejumlah kebutuhan, salah satunya untuk honorarium biaya petugas adhoc yang terdiri dari Panwascam, Pengawas Kelurahan dan Desa serta Pengawas TPS.

"Petugas adhoc khan banyak, mulai dari Panwascam sampai Pengawas TPS. Belum lagi wilayahnya juga luas ada di 365 desa dan kelurahan se-Kabupaten Pasuruan," kata Nasrub saat dihubungi via telepon, Selasa (02/08/2022).

Apabila dikalkulasi, total ada ribuan petugas yang dibutuhkan. Misalnya untuk Panwascam yang butuh 3 orang di setiap kecamatan, yang artinya mencapai 72 orang untuk 24 kecamatan.

Sementara untuk pengawas kelurahan dan desa dibutuhkan 365 orang. Dan yang paling banyak adalah petugas di TPS. Kata Nasrub, banyaknya petugas TPS disesuaikan dengan jumlah TPS yang disiapkan KPU Kabupaten Pasuruan. Setidaknya, ada 3.096 TPS.

"Masing-masing TPS ada satu orang petugas pengawa," pungkasnya.

Hanya saja, Nasrub tak merincikan berapa besar honorarium yang harus dibayarkan kepada masing-masing petugas pengawas tersebut. Namun, rata-rata bisa melebihi Rp 1 juta.

“Rekruitmen sendiri baru akan kami laksanakan sekitar bulan September 2022 ini,” ungkapnya.

Nasrub menambahkan, selain untuk biaya honor, juga untuk kegiatan lainnya. Seperti biaya operasional petugas, serta pendidikan dan partisipatif atau sosialisasi kepada masyarakat.

Anggaran tersebut, kata Nasrub, setidaknya dibutuhkan bertahap. Tahap awal, pada 2023 sebesar 40 persen. Sementara, tahap kedua, sebesar 60 persen pada 2024. ris

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…