SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Gelombang aksi demo menolak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh mahasiswa terus terjadi di Lamongan. Aksi yang dipusatkan ke kantor bupati dan DPRD tersebut, mendapatkan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian, Rabu (7/9/2022).
Aksi yang dilakukan dua gelombang dengan dua kelompok ini diawali dari Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Aliansi Perjuangan Rakyat Lamongan (APERA), dengan konsentrasi di depan Kantor Pemkab Lamongan.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kenaikan BBM cukup berdampak luas pada sektor perekonomian yang semakin sulit di tengah pemulihan yang tak kunjung pasca pandemi. "Tolak kenaikan BBM, karena kenaikan ini justru membuat terpuruk ekonomi masyarakat di tengah mau bangkit pasca pandemi covid -19," ujar Mahmud perwakilan mahasiswa dalam orasinya.
Kenaikan BBM lanjut Mahmud, sangat tidak tepat saat ini, karena ekonomi masyarakat masih terpuruk. "Pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini, kenaikan BBM semakin memperburuk ekonomi, karena dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok sembako, karena itu turunkan kembali harga BBM seperti semula," ungkapnya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk monopoli, perampasan dan alih fungsi lahan serta menjamin sarana prasarana produksi pertanian. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas dan memberantas mafia Migas dan tambang sesuai hukum yang adil serta transparan.
"Wujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri untuk kedaulatan rakyat," ucapnya.
Sejumlah tuntutan tersebut dituangkan dalam pakta integritas dan massa meminta Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi untuk menandatanganinya. Sayangnya, massa hanya ditemui oleh asisten 1 bidang pemerintahan Pemkab Lamongan M. Fahrudin. "Hari ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda sedang tidak ada di tempat karena ada acara di luar," kata Fahrudin di hadapan mahasiswa.
Sementara itu di lain tempat, Mahasiswa PMII Lamongan memulai aksinya di Tugu Adipura Lamongan. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kami juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran," Ismail Koordinator Lapangan dalam orasinya.
Ia juga menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal, dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," kata Ismail dalam orasinya.
Usai menggelar orasi di Tugu Adipura Lamongan, PMII kemudian melanjutkan aksinya dengan berjalan menuju gedung DPRD Lamongan.
Di depan gedung DPRD, PMII menyampaikan bahwa relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke Bantuan Sosial (Bansos) bukanlah sebuah solusi yang tepat, karena Bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir, dalam hal mekanisme dan teknis penyerapannya.
"Bansos juga tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah sebab sifatnya hanya konsumtif sementara. Menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi," ucapnya.
Massa PMII kemudian ditemui ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur. Dia menyatakan dukungan terhadap apa yang disuarakan mahasiswa. "Saya mendukung aksi penolakan harga BBM oleh mahasiswa ini dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat," kata Abdul Ghofur dari atas truk pendemo.
Sebagai bentuk penegasan dukungannya, Ghofur juga menandatangani surat pernyataan yang berisi penolakan kenaikan harga BBM dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Setelah mendapat jawaban dari Ketua DPRD, mahasiswa PMII kemudian membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lebih besar jika DPRD Lamongan mengingkari pernyataannya. jir
Editor : Moch Ilham
