Ikuti Jejak Fraksi PKS DPR RI, Fraksi PKS DPRD Surabaya Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya mengikuti jejak Fraksi PKS DPR RI untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya menyampaikan 4 sikap terkait hal ini. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyampaikan, naiknya harga BBM bersubsidi menyebabkan kesulitan masyarakat semakin bertambah. 

"Pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali," jelasnya saat jumpa pers di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (8/9). 

Dengan naiknya harga BBM bersubsidi bertentangan dengan kehendak rakyat. Ia menyebut seperti dari hasil survei LSI dimana sebanyak 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM. 

Kemudian juga ada hasil survei Indikator politik Indonesia yang menyebutkan hingga 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan BBM bersubsidi. Hal ini kata Cahyo perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. 

"Hanya dalam hitungan hari, dampak yang dirasakan semakin terasa sehingga ketidaksetujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya ketika disurvei. 

Oleh karenanya, Fraksi PKS DPRD Surabaya menekankan 4 sikap terkait hal ini. Pertama adalah mendorong pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap menolak kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat. 

Kedua Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi. Ketiga, meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, yakni pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Keempat meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. Alq

Berita Terbaru

Perluas Jangkauan Program Homecare untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Perluas Jangkauan Program Homecare untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Selasa, 22 Sep 2026 20:33 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM- Jember — Program pelayanan pemeriksaan kesehatan yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten mendapat sambutan hangat dari kalangan tokoh m…

Bupati Gus Fawait Perjuangkan Lahan Garapan Warga di TP Silo ke Pemerintah Pusat

Bupati Gus Fawait Perjuangkan Lahan Garapan Warga di TP Silo ke Pemerintah Pusat

Selasa, 22 Sep 2026 20:15 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM-JEMBER — Gejolak Warga ditengah rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, memasuki b…

Fraksi PKB Minta Potongan Aplikasi hingga Jaminan Sosial Pengemudi Ojol Masuk Perda

Fraksi PKB Minta Potongan Aplikasi hingga Jaminan Sosial Pengemudi Ojol Masuk Perda

Selasa, 22 Sep 2026 20:10 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:10 WIB

SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur meminta Raperda Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi m…

DPRD Jatim Wacanakan Pendidikan SD-Kuliah Gratis Ditanggung Pusat

DPRD Jatim Wacanakan Pendidikan SD-Kuliah Gratis Ditanggung Pusat

Selasa, 22 Sep 2026 20:09 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri mulai SD hingga perguruan tinggi mendapat respons DPRD Jawa Timur. …

Massa yang Diduga Pesilat dan Polisi Saling Dorong di Jalan Merak, Kapolres Siap Pertemukan Dua Kubu PSHT

Massa yang Diduga Pesilat dan Polisi Saling Dorong di Jalan Merak, Kapolres Siap Pertemukan Dua Kubu PSHT

Selasa, 22 Sep 2026 20:07 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:07 WIB

SURABAYA PAGI, ‎Madiun — Ketegangan terjadi saat massa yang diduga pesilat berusaha menuju Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Jalan Merak, Kota …

174 Desa di Kabupaten Madiun Berstatus Mandiri, DPMD Targetkan Seluruh Desa Naik Kelas

174 Desa di Kabupaten Madiun Berstatus Mandiri, DPMD Targetkan Seluruh Desa Naik Kelas

Selasa, 22 Sep 2026 17:22 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 17:22 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 174 dari total 198 desa telah berstatus Desa Mandiri berdasarkan hasil Pemutakhiran In…