.JPG)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Massa aksi menolak kenaikan BBM di Surabaya terus bergiliran. Kini dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se Surabaya, yang melakukan aksi untuk menolak kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, Sabtu 3 September 2022 lalu.
Kamis (8/9/2022), di tengah guyuran rintik hujan yang sudah membasahi kota Surabaya, ratusan massa dari PMII se Surabaya itu pun langsung merangsek di depan Balai Kota Surabaya. Mereka meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, ikut menyetujui dan menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Dari pantauan Surabaya Pagi, Kamis (8/9/2022) ratusan massa dari PMII langsung ditemui oleh Eri Cahyadi dan Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya. Massa aksi duduk bersama dengan jajaran eksekutif di depan Gedung Pemkot Surabaya untuk menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan BBM.
"Kita meminta agar pak Eri dan pak Adi, ikut menolak tegas kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat menengah bawah ini," teriak salah satu mahasiswa PMII, di depan Eri Cahyadi dan Adi Sutarwijono.
Eri Cahyadi yang langsung dihadapkan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII ini menyampaikan bahwa dalam mengatasi kenaikan BBM ini, tidak hanya bisa diatasi dengan memberikan bantuan sosial saja. “Kita juga harus merubah mindset, bahwa yang harus dibantu adalah daya beli masyarakat,” kata Eri di hadapan massa aksi, Kamis (9/8/2022).
Eri tidak mengelak jika memang kenaikan BBM ini memberikan dampak kepada masyarakat dan memengaruhi daya beli mereka.
Oleh karena itu, untuk mengatasi kelonjakan BBM ini Eri menjelaskan kepada pada demonstran harus diantisipasi oleh sebuah sistem agar masyarakat tidak kesulitan. “Saya minta ke teman-teman PMII untuk menjadi bagian Pemkot, untuk membantu meningkatkan pendapatan per kapita per keluarga,” ujarnya.
Menurut Wali Kota Surabaya, justru kenaikan pendapatan itulah yang bisa membantu masyarakat agar tidak terbebani saat sewaktu-waktu ada kenaikan harga. Salah satu upaya Eri untuk membantu kenaikan pendapatan itu adalah memfungsikan seluruh aset Pemkot agar menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat. Salah satunya rumah padat karya.
Namun, jawaban Eri membuat massa PMII tidak puas. Mereka tetap meminta agar Wali Kota Eri dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, ikut bertanggungjawab meneruskan permintaan tuntutan massa PMII untuk menolak kenaikan BBM.
"Kita minta juga pak Eri menandatangani menolak kenaikan BBM bersama kami, pak. Jangan hanya meneruskan saja. Sama saja kita ini dipermainkan," tegas salah satu perwakilan massa PMII.
Perkataan massa PMII itu pun disaut oleh salah satu rekannya, agar Wali Kota Eri juga ikut menandantangani menolak kenaikan BBM.
Mendapat tuntutan tersebut, Wali Kota Eri pun menantang, siap menandatangani. "Wis ayo, gaya Suroboyoan ae. Aku melok tanda tangan saiki engkuk. Dengan kalian semua. Nanti dengan kop surat dari PMII, dan akan kita buat surat dengan kop Pemkot, dan dikirim ke Presiden," kata Eri Cahyadi, yang duduk klesotan bersama para pendemo.
Akhirnya Eri Cahyadi sepakat untuk menandatangani surat penolakan kenaikan BBM dari PMII yang nantinya dikirim ke pemerintah pusat. Dalam surat itu berisi tanda tangan Wali Kota dan perwakilan PMII Cabang Surabaya. Demo yang berlangsung sekitar hampir dua jam itu berlangsung cukup kondusif meski sempat diguyur gerimis dan lalu lintas di depan Balai Kota juga padat merambat imbas volume parkir kendaraan massa aksi.
Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh PMII Cabang Surabaya kepada Pemerintah Kota, antara lain:
1. Menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak pemerintah untuk melakukan regulasi ulang penyaluran subsidi energi tepat sasaran agar tidak terlalu membebani APBN.
3. Jika harga BBM tetap tidak diturunkan, PC PMII Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya ikut bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM meliputi penyaluran BLT, Kenaikan UMK yang sepadan dan regulasi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ari/ana
Editor : Moch Ilham
