Menteri Erick Pastikan Harga BBM Turun

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 08 Sep 2022 20:52 WIB

Menteri Erick Pastikan Harga BBM Turun

i

Ekspresi Menteri BUMN Erick Thohir saat dicecar oleh Komisi VI DPR RI terkait harga BBM subsidi yang dinaikkan per 3 September 2022 lalu.

Penurunan Merujuk Harga Minyak Mentah Dunia. Amerika, Malaysia, dan Sejumlah Negara Sudah Turunkan harga BBM

 

Baca Juga: Hubungan Jokowi - Prabowo, akan Retak

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Harga minyak dunia kini turun. Penurunan harga minyak dunia yang cukup besar ini digunakan partai oposisi pemerintahan Joko Widodo, untuk menekan Presiden Jokowi sekaligus mengedukasi masyarakat terkait hak bernegara. PKS, satu dari dua partai oposisi yang paling gencar menekan agar kenaikan harga BBM Bersubsidi diturunkan. Beda dengan Partai Demokrat besutan mantan Presiden SBY.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, kebijakan untuk menurunkan harga BBM akan dilakukan dengan merujuk harga minyak mentah dunia yang mengalami penurunan.

 

Kurangi Besaran Subsidi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan kebijakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite dan solar pada 3 September 2022 sebetulnya bukan untuk menaikkan harganya, melainkan untuk mengurangi besaran subsidinya.

"Ini poinnya bukan menaikkan harga, tapi mengurangi subsidinya," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (8/9/ 2022).

Oleh sebab itu, meskipun harga minyak mentah dunia terus turun di bawah level US$90 per barel, maka dia mengatakan, harga-harga BBM bersubsidi ke depannya akan semakin sesuai dengan harga yang beredar di pasaran. Dengan demikian, subsidinya juga akan semakin menurun.

"Saya lihat turun lagi ke US$90 per barel kalau tidak salah. Kalau ini turun ke US$75, US$65, alhamdulilah berarti harga yang kita lakukan sekarang sudah harga pasar, sehingga subsidinya akan menurun," ucap Erick.

Penyesuaian harga BBM ini, kata dia, tidak bisa dielakkan lagi karena Indonesia sejak 2003 sudah menjadi negara importir BBM. Di sisi lain, Indonesia juga bukan lagi menjadi bagian dari negara-negara eksportir minyak yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC.

 

Harga Pertamax Bisa Turun

Erick menjelaskan, harga minyak mentah dunia saat ini sebesar 95 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Jika nanti turun ke angka 75 dolar AS per barel, maka BBM jenis pertamax akan menyesuaikan dengan harga pasar. Ini artinya, harga pertamax bisa turun.

Untuk BBM pertalite dan solar bersubsidi akan tetap mendapat subsidi dan tidak mengikuti harga pasar. "Banyak yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? Pasti kami turun. Tapi apakah solar dan pertalite itu nanti harga pasar? Ya enggak bisa, (tetap) subsidi," ujar Erick usai meninjau persediaan BBM nasional melalui fasilitas Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) di Graha Pertamina, Rabu (7/9/2022), seperti dikutip dari Antara.

Menteri BUMN pastikan pmerintah bakal menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

 

Kesalahan Pengelolaan BBM

Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai tak seharusnya masyarakat menjadi korban kesalahan pengelolaan BBM oleh pemerintah.

"Seperti ambil gampangnya saja dengan menaikkan harga BBM. Kesalahan dalam pengelolaan & pengawasan kok dibebankan ke masyarakat?" kata Mardani melalui keterangan tertulisnya.

Mardani menjelaskan pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi pembengkakan kompensasi subsidi dan energi dengan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM.

Pasalnya, Mardani menyebut masalah kenaikan BBM didorong faktor penyaluran subsidi energi yang belum tepat sasaran atau lebih dari 70 persen subsidi dinikmati masyarakat yang tidak berhak.

Mardani meyakini seharusnya pemerintah bisa melakukan relokasi anggaran dan menunda sejumlah proyek infrastruktur untuk menambal subsidi energi.

 

Desak Cabut Kenaikan BBM

Sementara Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS lainnya yaitu Mulyanto, mendesak pemerintah mencabut kebijakan soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barelnya.

Mulyanto mengatakan angka tersebut berada jauh di bawah besaran asumsi makro harga ICP alias harga patokan minyak mentah di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2022, kata dia, harga ICP sebesar USD 100 per barel.

"Dengan penurunan harga minyak dunia ini maka alasan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis, (8/9/2022).

 

Batalkan Kenaikan BBM

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat memberi ultimatum kepada pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM.

Ketua Umum IMM Ciputat, Mizan Al Araaf menilai kenaikan BBM bersubsidi akan menimbulkan efek domino di masyarakat. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjadi keniscayaan lantaran cost atau biaya distribusi membengkak.

Di satu sisi, pendapatan masyarakat yang belum tumbuh sempurna usai pandemi melanda sejak 2020 juga jadi masalah. Sebab, kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan gaji pekerja.

Baca Juga: Dukung Sinergi Kementerian BUMN dan TNI, PLN Maksimalkan Sumber Daya Hingga Pengamanan Aset

 

Kaji Ulang Kenaikan BBM

Mulyanto meminta pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga BBM. Dia mengatakan pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.

"Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran," ujarnya.Mulyanto menjelaskan, sejak Juni 2022 sampai hari ini, data harga minyak dunia di oilprice.com terus merosot mendekati angka USD 80 per barel. Karenanya, dia mengatakan Amerika, Malaysia, dan beberapa negara lain dikabarkan sudah menurunkan harga BBM.

"Jadi aneh kalau BBM bersubsidi kita malah naik, di tengah penurunan harga-harga BBM. Logikanya kurang masuk," kata Mulyanto.

 

Jokowi Akui Kondisi Sulit

Sebelumnya, Kebijakan menaikkan harga BBM resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022. Keputusan ini diumumkan Jokowi di Istana Merdeka bersama jajaran menterinya. Menurutnya, keputusan ini diambil dalam kondisi yang sulit.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun anggaran 2022 telah meningkat tiga kali lipat," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 September 2022.

Jokowi menjelaskan, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Karenanya, pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.

 

Nasib Kelas Menengah

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut ada 115 juta masyarakat yang masuk kelompok menengah dan daya beli mereka cukup rentan tertekan.

Keputusan pemerintah dan dunia usaha menaikkan ongkos transportasi sudah pasti akan menekan daya beli masyarakat, utamanya kelompok menengah ke atas. Kenaikan ongkos transportasi bakal membuat mereka mengesampingkan belanja lain-lainnya.

"Karena transportasi ini kebutuhan penting, maka masyarakat kelas menengah terutama akan memprioritaskannya. Konsekuensinya mengurangi kebutuhan lain, seperti menunda beli baju, pengeluaran makanan dihemat, dan lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/9).

 

Baca Juga: Rabu Pon Bagi Jokowi dan Orang Muslim

Inflasi Bisa Capai 7,5 persen

Jangan heran, Bhima menilai keputusan menaikkan harga-harga tersebut akan menentukan nasib masyarakat kelompok menengah. Mereka rentan jatuh ke garis kemiskinan. Bahkan, hanya dengan sedikit guncangan saja.

"Karenanya, pemerintah harus hati-hati mendesain kenaikan tarif. Cek dulu peningkatan konsumsi kelas menengahnya berapa? Kemudian, tingkat inflasinya bagaimana, lalu tantangannya ke depan yang bisa menghambat daya beli," imbuh dia.

Hitung-hitungan sementara, dengan kenaikan BBM, lonjakan inflasi diperkirakan mencapai 7,5 persen sampai akhir tahun. Nah, dengan kenaikan tarif ojol, tentu tekanan terhadap inflasi kian bertambah. "Belum spesifik menghitung dampaknya karena kebijakan ojol masih baru," jelasnya.

 

Aktivis Medsos Heran

Aktivis media sosial Dokter Tifauzia Tyassuma mengaku heran dengan kenaikan harga BBM saat harga minyak dunia tengah turun. Ia menyindir penguasa kok sampai mati-matian menaikkannya. "Kenapa Penguasa mati-matian menaikkan harga BBM, di saat harga BBM global sedang turun?," kata Dokter Tifa.

Ia menuding bahwa alasan ngototnya pemerintah menaikkan BBM karena sudah ada utang tersembunyi ke China. "Ternyata ada utang tersembunyi jatuh tempo ke China. Debt Time Bomb!," tandasnya.

 

Ekonomi Kelas Menengah Terganggu

Ekonom Bank Permata Josua Pardede sepakat kenaikan harga BBM dan tarif ojol berdampak paling besar terhadap masyarakat kelas menengah. "Kelompok penduduk 40 persen ini akan sangat terganggu daya belinya akibat kebijakan tersebut, karena mereka tidak menerima bantalan apapun dari pemerintah," katanya mengingatkan.

Beda halnya dengan kelompok masyarakat kelas bawah atau miskin yang sudah dibekali dengan bantuan sosial (bansos) atau BLT untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM.

Daya beli masyarakat kelas menengah, sambung Josua, sudah pasti akan terpengaruh. Ujung-ujungnya, mempengaruhi konsumsi nasional secara keseluruhan dan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi.

Kok bisa? Karena konsumsi kelas menengah memberikan andil 36 persen dari total konsumsi nasional. Sementara, kelompok bawah hanya berkontribusi 18 persen.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional pun diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 5,1 persen pada tahun ini. Angkanya turun dari proyeksi sebelumnya yang belum menghitung dampak kenaikan harga BBM dan tarif ojol, yaitu di kisaran 5,3 persen.

Kendati demikian, Josua menghitung ekonomi masih bisa tumbuh di atas 5 persen pada tahun ini. "Produk Domestik Bruto (PDB) masih akan tumbuh 5 persen karena dasar perekonomiannya yang sudah kuat pada semester I," tutur dia. n ant/cnn/erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU