Sumenep, Surabayapagi.com - Pembangunan proyek pelabuhan dermaga II di kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep Jawa Timur menimbulkan pertanyaan dari warga setempat. Pasalnya, proyek yang didanai APBD Jawa Timur tahun 2022 sebesar Rp 13 Miliar itu menyisakan sejumlah material proyek yang tidak terpakai.
Hal tersebut diungkap Hariyadi Isbar, Tokoh Pemuda Ambulung Masalembu. Salah satu material sisa potongan tiang Pancang pondasi pembangunan dermaga. Ada 58 unit potongan pipa besar dengan tinggi sekitar 1,89 - 2 meter. Sisa potongan terebut tergelak hingga dua minggu lalu di lahan Dermaga yang baru selesai. Hanya saja, saat ini, tiang-tiang tersebut sudah tidak ada di lokasi. “Potongan sisa tiang pancang itu sekarang sudah tidak ada lagi di lokasi dermaga, kabarnya dibawa kapal tongkang entah kemana,” ungkapnya, Minggu 11/9/2022.
Tiang yang harganya tidak murah itu, menurut Hariyadi, kemungkinan besar di jual atau digunakan untuk proyek dermaga yang lain. Padahal, tiang tersebut sumber anggarannya adalah dari APBD tahun 2022. “Mestinya sisa potongan itu tidak perlu diambil, karena tetap harus dipertanggung jawabkan,” ujar Hariyadi.
Ia pun sempat mempertanyakan keberadaan sisa material proyek dermaga itu kepada Kepala UPT Dinas Perhubungan Jawa Timur di Kabupaten Sumenep. Namun pihak UPT sampai saat ini tidak memberikan penjelasan papapun. “Kita akhirnya mencurigai, jangan-jangan ada yang tidak sesuai dalam pembangunan dermaga tahun 2022 ini, sehingga materialnya masih tersisa banyak. Bisa saja tidak sesuai RAB dan konsep awal,” sebut Hariyadi.
Selain itu, Hariyadi juga menyoal pembangunan dermaga II di Masalembu ini . “Penambahan dermaga sepanjang 36 meter itu belum pernah ada sosialisasi ke masyarakat,” ucapnya.
Masyarakat di masalembu sampai saat ini mengeluh karena proyeek tambahan dermaga itu tepat di jalur keluar masuk perahu nelayan tradisional untuk mencari ikan. “Jadi posisi Dermaga yang baru itu agak menganggu lalu lintas kapal nelayan setempat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari masyarakat, Hariyadi meminta kepada Dinas Perhubungan Jatim untuk transparan dan mau berkomunikasi dengan masyarakat. Karena proyek ini dibangun dengan uang rakyat dan untuk kepentingan rakyat. “Dermaga pertama tahun 2019 sudah masuk di sengketa Komisi Informasi, kalau pekerjaan dermaga 2022 ini juga tidak transparan, maka akan kami sengketakan lagi sebagai bentuk kontrol masyarakat,” pungkasnya. K-7
Editor : Redaksi
