SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perdagangan menegaskan akan melanjutkan progam subsidi selisih harga pembelian kedelai untuk perajin tahu tempe hingga Desember 2022. Langkah ini untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tingginya harga kedelai saat ini.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, berharap perajin tempe dan tahu dapat terus melakukan produksi dengan adanya perpanjangan subsidi tersebut. Pemberian subsidi tersebut akan dilakukan oleh Perum Bulog.
Dalam skema subsidi tersebut, Bulog akan menyerap kedelai dari importir dengan harga pasar. Adapun, subsidi akan diberikan dengan cara pengurangan harga beli dari importir senilai Rp 1.000 per kilogram (kg) sebelum disalurkan ke Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti).
"Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan selisih harga pembelian bahan baku kedelai untuk perajin tahu tempe sebesar Rp1.000/kg sampai akhir Desember 2022. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tingkat perajin yang mengalami kenaikan," kata Zulkifli dalam keterangan resminya, Jumat (30/9/2022).
Pemberian bantuan selisih harga itu bertujuan untuk membantu stabilitasi harga kedelai di tingkat perajin yang mengalami kenaikan. Dengan begitu, para perajin tahu dan tempe bisa mendapatkan harga kedelai yang terjangkau serta menjaga keberlangsungan usahanya memproduksi tahu dan tempe dengan harga yang wajar sehingga kebutuhan protein nabati masyarakat dapat terpenuhi.
Berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT), rata-rata harga kedelai internasional pada pekan ke-5 September 2022 sebesar 14,17 dolar AS per gantang. Selain itu, harga rata-rata penjualan kedelai di tingkat koperasi tahu tempe juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 12.600 per kg.
Program subsidi tersebut sebelumnya telah dilakukan Perum Bulog pada April-Juli 2022. Saat itu, Bulog ditargetkan mensubsidi selisih harga senilai Rp 1.000 per kg untuk 800.000 ton kedelai. Namun demikian, realisasi program tersebut hanya 10�ri target atau sebanyak 80.000 ton.
Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin menjelaskan, alasan penyaluran subsidi kedelai terhambat karena masalah data anggota koperasi tahu-tempe Indonesia (Kopti) yang belum tuntas. Ia menyebut, persoalan utama lantaran banyak izin operasional Kopti yang telah mati dan tidak diurus.
Dari target 27 provinsi penyaluran subsidi kedelai, baru 16 provinsi yang bisa menyelesaikan persoalan perizinan tersebut. Pasalnya, data Kopti harus lengkap dengan identitas detail setiap anggotanya.
Zulkifli juga mengimbau Kopti untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Perindustrian dalam proses distribusi ke pengrajin tempe-tahu. jk
Editor : Redaksi
