SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Validasi data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih terus dilakukan pemerintah. Data yang valid membuat program yang dilakukan tepat sasaran. Namun saat ini menurut Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP, data yang ada masih rancuh. Tidak hanya di Kabupaten Sidoarjo, namun juga terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Saat membuka pelatihan petugas pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Hotel Aston Sidoarjo, Senin, (3/10/2022) bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor berharap kerancuan data di Sidoarjo dapat diperbaiki. Ia ingat Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data di Indonesia. Perpres tersebut diharapkan dapat diwujudkan Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya data merupakan suatu peta. Pembangunan akan berjalan baik bila dimulai dari data yang valid.
"Cara terbaik untuk sampai pada tujuan, yang pertama peta nya harus jelas, ini tikungannya sebelah mana, tanjakannya sebelah mana, turunannya sebelah mana dan belok kanan kirinya sebelah mana, itu butuh peta. Peta itu ya data,"ucapnya.
Lebih lanjut Gus Muhdlor mengatakan bahwa hampir masing-masing lembaga kementerian memiliki data perlindungan sosial. Namun datanya berbeda-beda. Fenomena itu terjadi sampai saat ini. Padahal data yang valid menjadi acuan dalam mengeksekusi suatu program. Untuk itu ia meminta petugas pendataan awal Regsosek dapat memastikan keakuratan data yang diperoleh nantinya.
"Data ini penting sebagai acuan setiap program pemerintah, apapun levelnya, kita pastikan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga data yang kita peroleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Gus Muhdlor yakin pendataan awal Regsosek melalui metode sensus akan efektif mewujudkan data yang valid. Pasalnya petugas akan melihat langsung kondisi masyarakat yang nantinya berhak menerima program perlindungan sosial. Ia juga meminta pendataan dapat dilakukan dengan santun. Dilakukan dengan humanis, tidak menakut-nakuti.
"Komunikasi yang baik, cara-cara yang arif dan sopan ini penting, tidak boleh ada kata mentang-mentang, tidak boleh ada kata ini tugas," katanya.
Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo Ir. Indriya Purwaningsih M.T mengatakan kegiatan pendataan awal Regsosek merupakan amanat Inpres nomer 4 tahun 2022. Isi Inpres tersebut salah satunya menyebutkan bahwa tahun 2024 nanti diharapkan kemiskinan ekstrem di tanah air nol. Selain itu pendataan awal Regsosek mengacu pada amanat Presiden RI Joko Widodo pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2022 kemarin. Presiden Jokowi mengamanatkan agar segera melakukan Regsosek tahun ini untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
"Untuk itu kami, BPS utamanya BPS Kabupaten Sidoarjo harus menyelenggarakan kegiatan pendataan awal Regsosek ini,"ucapnya.
Indriya Purwaningsih mengatakan terdapat 3.379 orang petugas pendataan awal Regsosek. Nantinya mereka akan terjun langsung ke masyarakat. Namun sebelumnya mereka dilatih. Seperti yang saat ini dilakukannya. Indriya mengatakan pelatihan petugas pendataan awal dilakukan dalam 4 gelombang. Tempatnya di 7 hotel yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan dilakukan selama dua hari.
"Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan satu data yang terintegrasi dengan data-data perlindungan sosial yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh beberapa kementerian dan lembaga," paparnya.
Dikatakan Indriya, bahwa Regsosek menjadi pondasi awal dalam sebuah pembangunan. Dengan data yang valid, pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan yang diharapkan. Senada dengan bupati Sidoarjo, diutarakannya bahwa masih banyak data perlindungan sosial yang tersebar di berbagai lembaga. Hal seperti itu membuat data ganda atau duplikasi. Oleh karenanya kegiatan Reksosek penting dilakukan untuk mencegah duplikasi data. Pasalnya duplikasi data dapat membuat kerugian negara.
"Dengan Regsosek ini salah satunya untuk menghindari duplikasi data,"ucapnya. Sg
Editor : Moch Ilham
