Dinsos Unggulkan Program Pemerintah Desa Layak Anak, Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Lembaga perlindungan anak (LPA) Kab. Sumenep, Nurul Sugiati S.Pdi, saat menyampaikan Materi pencegahan kekerasan terhadap anak di Balai Desa Tanah Merah Kec. Saronggi Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman
Ketua Lembaga perlindungan anak (LPA) Kab. Sumenep, Nurul Sugiati S.Pdi, saat menyampaikan Materi pencegahan kekerasan terhadap anak di Balai Desa Tanah Merah Kec. Saronggi Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Dalam langkah mengatasi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kab. Sumenep Pemerintah Kab. Sumenep, gencar mensosialisasikan program unggulan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Berangkat dari desa layak anak, sesuai dengan laporan yang diterima Pemerintah Daerah yakni Dinas Sosial ada berbagai titik yang perlu diadakan sosialisasi program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Ada tiga desa di tiga kecamatan yang sudah dilaksanakan program kegiatan  diantaranya di Desa Poja Kec. Gapura Kab. Sumenep, Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep. 

Hal ini disampaikan Kepala Bidang perlindungan anak (PA) Dinas sosial Kab Sumenep, dr. Dwi Regnani, M.Kes kepada Surabaya pagi.

Menurutnya, ketiga kalinya untuk kegiatan  program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak diadakan di Desa Tanah Merah Kec. Saronggi Kab. Sumenep.

"Di Desa Tanah Merah kec. Saronggi ini merupakan agenda yang ketiga kalinya setelah menggelar di dua desa dan di dua kecamatan, yakni Desa Poja kecamatan Gapura dan Marengan Laok Kecamatan Kalianget," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan dr. Dwi Regnani, bahwa persoalan kekerasan terhadap anak sama seperti gumpalan gunung es, terlihat sempurna tapi mencair.

"Banyaknya persoalan kekerasan terhadap anak, tetapi tidak adanya pelaporan, sehingga berdampak kepada persoalan yang lebih besar, jadi kata dia, perlu adanya pendampingan secara hukum, melalui forum anak atau lembaga perlindungan anak," tegasnya.

Kegiatan sosialisasi, dihadiri Kepala Desa Tanah Merah, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial, Ketua Lembaga Perlindungan anak Sumenep, Fasilitator Forum anak, dan Tokoh Masyarakat, aparatur Desa Tanah Merah Kec. Saronggi Kab. Sumenep.

Pada kesempatan ketiga sebagai pembicara dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, Nurul Sugiati S.Pdi, selaku ketua Lembaga Perlindungan anak (LPA) Kab. Sumenep menyampaikan situasi anak sumenep di Kab. Sumenep, dari berbagai sumber.

Kata dia, Penduduk usia 0-4 tahun berjumlah 69.509 (laki-laki 35.413 dan perempuan 34.096 = 6, 12%) penduduk usia 5 -9 tahun berjumlah 77.287 (laki-laki 39.826 dan perempuan 37.461= 6, 81%)

Sedangkan penduduk usia 10-14 tahun berjumlah 77. 670 ( laki-laki 39.968 dan perempuan 37.702 = 6,84%) penduduk usia 14-19 tahun berjumlah 79.150 ( laki-laki 40.269 dan perempuan 38.881 = 6,97%)

Riset tersebut, diambil dari Dispendukcapil Kab. Sumenep, pada tanggal 10 Agustus 2022, jadi untuk meminimalisir terjadinya angka kekerasan terhadap anak, penting adanya program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Kegiatan semacam ini dirasa sangat penting mengingat banyaknya kekerasan terhadap anak, upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan itu dengan cara melakukan pembinaan terhadap orang tua dan pendampingan secara hukum," tegasnya

Selain itu, sambungnya, kedua orang tua sangat berperan aktif dalam menumbuhkembangkan potensi anak di lingkungan sekitar.

Sementara Yoga Pratama Widiyanto SH, selaku fasilitator Forum anak Sumenep menjelaskan terkait perlindungan khusus anak bila terjadi tindak kekerasan.

Langkah yang dilakukan adalah bersinergi dengan pusat pelayanan terpadu (PPT) selain itu melakukan pendampingan dengan cara penanganan fisik, penguatan psikologis dan pendampingan secara hukum. AR

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…