Petugas Pencacah Regsosek BPS Data Bupati Lamongan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati saat menerima petugas Regsosek BPS. SP/MUHAJIRIN KASRUN
Bupati saat menerima petugas Regsosek BPS. SP/MUHAJIRIN KASRUN

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Petugas pencacah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendatangi bupati, orang nomor satu di Kabupaten Lamongan, Rabu (19/10/2022).

Bupati Yuhronur Efendi saat menerima petugas pencacah didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Lamongan Anis Kartika, di rumah dinas yang berada di belakang Pendopo Lokatantra.

Selain memberikan data yang dibutuhkan pencacah terkait profil, kondisi sosial, ekonomi, tingkat kesejahteraan, hingga kesehatan, bupati dalam kesempatan itu menitip pesan kepada petugas,  agar dalam menyampaikan pertanyaan disesuaikan dengan pemahaman warga yang akan didata. Hal tersebut guna memudahkan warga memahami apa data yang dibutuhkan petugas pencacah. 

Tidak hanya itu, bupati juga mengajak masyarakat untuk memberikan data secara jujur dan tidak perlu takut dengan kedatangan petugas pencacah.

"Hari ini saya baru saja didata oleh petugas Regsosek dari BPS. Saya mengajak seluruh warga Lamongan untuk mensukseskan program ini dengan menerima petugas pendataan dan memberikan data yang benar serta apa adanya," ajaknya.

Pengumpulan data dengan pendataan lapangan oleh petugas pencacah ini akan dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober hingga 14 November mendatang.

Pemberian data yang tepat dan benar sangat diperlukan guna membantu keakuratan data terpadu, yang tidak hanya dibutuhkan untuk program perlindungan sosial, melainkan juga keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah, juga kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

"Berikan data yang jujur, tanpa ada yang disembunyikan, karena sukses Regsosek adalah sukses kita bersama untuk menuju satu basis data perlindungan sosial. Regsosek mencatat untuk membangun negeri," pungkasnya. jir

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…