SURABAYAPAGI, Surabaya - Untuk menjadi pemimpin tidak hanya melalui kekerabatan atau pun secara kekeluargaan, tetapi juga harus memiliki kapabilitas (kompetisi melakukan suatu hal yang benar-benar dikuasai secara mendetail) sebagai pemimpin yang baik.
Politik dinasti atau sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga ini sudah cukup lama dibahas dan sempat diatur tentang pembatasan keberlanjutan kepemimpinan yang berbasis hubungan keluarga.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
Namun, hal tersebut dibatalkan karena hak konstitusional itu tidak bisa membatasi hak politik. "Hak politik itu kan hak memilih dan di pilih.
Politik dinasti menjadi problem ketika memang pada aspek kapasitas, kualitas itu sering terabaikan.
Secara prinsip memang tidak ada larangan dan tidak ada regulasi. Artinya memang secara formal tidak bisa menolak ini.
Tapi secara etik secara moral ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa kekuasaan cenderung menyimpang. Oleh sebab itu harus ada pembatasan dari kekuasaan itu sendiri.
Bagaimana jadinya jika kekuasaan itu dilanggengkan atas nama, misalnya kekerabatan, keluarga tanpa dibarengi dengan kualifikasi yang memadai. Ini yang terjadi banyak para politisi memaksakan kehendak.
Baca Juga: Anies Akui Prabowo, Keluarga Intelektual Terpandang
Menurut saya, hal ini masih terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur politik dinasti tersebut. Akan tetapi secara etik harus menjadi perhatian bersama.
Lalu yang kedua memang adanya relasi keluarga yang dominan dalam praktik kepemiluan, sehingga para politisi yang menjabat kepala daerah ingin melanggengkan kekuasaan.
Karena memang secara prinsip kekuasaan ini untuk direbut dan dipertahankan, ini prinsip para politisi. Hal itu menjadi tanggung jawab partai politik terkait dengan rekrutmen politiknya.
Baca Juga: Bawaslu Pasrah
Ini kan tugasnya partai politik melalui proses kaderisasi, jadi tidak bisa ujuk-ujuk karena relasi keluarga tiba-tiba maju.
Kaderisasi di Parpol tidak berjalan sehingga stok kepemimpinan itu tidak tersedia. Maklum juga memang kemandidiran parpol juga tidak terbangun hari ini.
(Lewat keterangannya di Gedung D FISIP Unila, yang dikutip dari laman kupastuntas.co pada Rabu (19 Oktober 2022).
Editor : Mariana Setiawati
