JPU Tunjukkan Bukti Surat Pernyataan Indro Siap Dituntut Pidana dan Perdata

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kasus penipuan yang dilakukan Indro Prajitno dengan modus investasi pembelian batubara terungkap fakta baru. Hal tersebut berkaitan dengan surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa Komisaris PT Sumber Baramas Energi (SBE) itu.

Dalam surat pernyataan tersebut, Indro bersedia dituntut secara pidana dan perdata oleh Alexandria (korban). 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Sabetania dan Rista Erna, dalam persidangan yang digelar di ruang Candra, Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bukti surat pernyataan yang dibuat pada November 2019 itu kepada terdakwa.  

"Ya, dalam surat pernyataan tersebut saya yang bertanda tangan. Tapi yang buat surat adalah Alexandria," dalih terdakwa menjawab pertanyaan JPU, Rabu (19/10).

Selain itu, menurut pengakuan terdakwa, dalam surat yang ditanda tanganinya itu berisi pernyataan bahwa cek yang diserahkan kepada korban sebagai jaminan. Dan terdakwa menjamin bahwa cek yang dimaksud bisa dicairkan.

Disinilah, telah terungkap, bahwa isi surat pernyataan, terdakwa sedia bertanggung jawab jika cek tidak bisa dicairkan terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, secara pidana juga perdata.

Ditunjukkannya surat tersebut merupakan langkah JPU guna memperjelas unsur pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaannya. Sebab, selama persidangan, terdakwa selalu berdalih sudah menyelesaikan permasalahannya dengan Alexandria.

Sementara itu, terdakwa membeberkan, bukti bukti terkait penyerahan sertifikat apartemen dan kunci sebagai bentuk itikad baik terdakwa. Padahal atas penyerahan sertifikat tersebut, korban tidak bisa menguasai obyek Apartemen Tower Waterplace Blok S di Pakuwon lantai 31 kamar FA. Sebab sertifikat apartemen tersebut atas nama istri terdakwa.

Hal lainnya, terdakwa melalui, penasehat hukumnya, juga membeberkan, bukti bukti penyelesaian berupa melayangkan surat ke Bareskrim. Dalam surat tanggapan Bareskrim berisi, perkara terdakwa disimpulkan belum terdapat cukup bukti kemudian ada surat pemberitahuan bahwa perkara ini adalah perkara perdata.

Atas bukti bukti surat yang dibeberkan, terdakwa, JPU, Sabetania menanggapi dengan menyatakan dirinya meragukan bukti bukti tersebut lantaran hanya foto copy, bukan yang asli.

JPU, Sabetania, juga secara tegas menyatakan, bahwa pihaknya, menjerat terdakwa secara pidana juga berdasarkan, ada ahli pidana yang menyatakan perkara ini adalah pidana.

Untuk memperjelas pembuktian materiil di persidangan, majelis hakim memerintahkan kepada JPU menghadirkan terdakwa ke persidangan guna menjalani pemeriksaan secara offline.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan JPU, bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat Alexandria merugi sebesar 9 miliar.

Kerugian tersebut disebabkan lantaran terdakwa meyakinkan korban agar menyetorkan dana guna investasi bidang batu bara serta terdakwa membuatkan draft risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBE.

Dalam draft RUPS diatas, mengenai pemberian saham sebesar 40 persen terhadap Alexandria.

Padahal, di persidangan sebelumnya, melalui, keterangan saksi Alexandria (korban), mengatakan, dirinya, menggelontorkan uang sekitar 9 miliar dan terdakwa mengaku memakai uang untuk kepentingan PT SBE.

Keterangan lainnya, disampaikan, korban yakni, para pemegang saham adalah, Indro Prajitno (terdakwa), Johanes, Paulus, Asep dan Didik.

Korban menambahkan, dari kelima nama yang disebut tidak pernah menyetorkan uang sama sekali. " Tidak setor Yang Mulia ," ungkap korban. nbd

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…