SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Program CPP ini bertujuan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.
Baca Juga: Jokowi Heran Soal Pilkada Ditanyakan Padanya
Penyaluran CPP ini juga untuk menstabikan harga pangan, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, melaksanakan pemberian bantuan pangan, kerja sama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Melalui Perpres tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan memiliki cadangan pangan pokok yang dikelola oleh BUMN sektor pangan. Aturan tersebut menjadi dasar penugasan BUMN menguasai dan mengelola CPP untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh Tanah Air.
Dalam Perpres itu, ada 11 komoditas yang ditetapkan sebagai cadangan pangan pemerintah. Yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Baca Juga: Jokowi Prihatin, Dokter Spesialis di Indonesia, 59% Lulusan Pilih di Jawa
Dari 11 komoditas yang sudah ditetapkan, prioritas cadangan pangan pemerintah tahap pertama adalah jagung, beras dan kedelai. Meski demkian, Presiden dapat menentukan jenis pangan lainnya sebagai CPP sebagaimana tertulis di Pasal 3 ayat 4.
Selain itu, dalam Pasal 5 menyebut BPN melakukan perencanaan CPP meliputi target sasaran penyaluran dan target pengadaan CPP. Instansi yang akan menangani pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran adalah Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan.
Baca Juga: Jokowi Akui, Dampak Ekonomi COVID-19 Masih Terasa
Adapun terkai pendanaan CPP, pasal 13 menjelaskan anggaran dapat bersumber dari APBN atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan BUMN Pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," tulsi Pasal 14 ayat 1. jk
Editor : Redaksi
