SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Reni Astuti mendorong Pemkot untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan. Hal itu sebagai langkah nyata melibatkan masyarakat dalam fungsi pengawasan.
"Selain itu, anggaran Rp 440 miliar itu juga harus terserap optimal. Tidak hanya menyelesaikan soal genangan di jalanan kota, namun juga di permukiman padat penduduk. Jika banjir dan air masuk ke rumah, tentu sangat mengganggu aktivitas warga," jelas Reni.
Meski dikejar deadline pengerjaan, Reni tak ingin pembangunan dilaksanakan asal-asalan. Waktu yang tepat dan kualitas yang bagus harus berjalan beriringan.
"Apakah di akhir 2022 ini benar akan selesai pembangunannya? Semua pihak bisa turut mengawasi progressnya. Jika akhir tahun belum selesai, maka ada yang harus dibenahi dari sisi perencanaan Pemkot. Tapi, mari, kita berharap yang terbaik," katanya.
Reni juga memiliki beberapa catatan perihal upaya pengendalian banjir di kota Pahlawan ini. Salah satunya, ia mengingatkan pada OPD terkait agar jumlah titik genangan harus turun tiap tahun, bukan berpindah.
"Jangan sampai pembangunan juga tak boleh memindahkan masalah. Artinya titik genangan atau banjir malah berpindah, di daerah ini yang dulu banjir sekarang tidak banjir, tapi disebelah yang dulunya tidak banjir sekarang jadi banjir," ungkap Reni Astuti.
Reni melanjutkan, progres pembangunan haru terlihat nyata dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Selain itu Ia mengingatkan masalah utilitas.
"Pembangunan ini tak boleh menimbulkan masalah lain. Misalnya, saat pengerjaan malah pipa PDAM kena. Atau masalah lain seperti kemacetan dan jalanan yang kotor. Untuk mengatasinya, harus ada koordinasi antar OPD terkait," kata Reni. Alq
Editor : Moch Ilham
