SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Komisi DPRD Jawa Timur menggelar hearing dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam hearing tersebut Komisi C mendorong agar Bapenda meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
"Jadi mereka (Pemprov) menargetkan Rp 15,1 triliun. Akan tetapi kita tingkatkan Rp 500 miliar," ujar Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim ditemui usai hearing, Rabu 2/10/2022.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan peningkatan target ini karena pandemi Covid-19 sudah melandai. Kemudian juga terkait menghadapi resesi ekonomi. Namun Halim mengatakan melandainya pandemi membuat perekonomian di Indonesia ditopang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bergairah. Menurutnya ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara di luar Indonesia. "Itu yang membuat kita optimis agar target PAD ditingkatkan," ungkapnya.
Lebih lanjut Halim mengatakan peningkatan target ini juga merupakan upaya mencari solusi terkait dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. "Yang komposisinya ini akan berubah. Yakni 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten kota. Tapi kan 30 persen kepada kabupaten kota ini kan sebetulnya ditambahi dengan bantuan-batuan yang lain. Kalau kemudian komposisinya berubah, artinya tidak perlu provinsi untuk kemudian memberikan bantuan dalam segi banyak hal ke kabupaten/kota," terangnya.
Terkait target PAD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi C, Halim mengaku masih melakukan perincian dan pencermatan sebelum dilakukan penetapan.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Yohanes Ristu Nugroho. Menurutnya peningkatan target Rp 500 miliar ini disanggupi oleh Bapenda. "Kalau dilihat capaian yang diraih Bapenda yang belum mencapai akhir tahun ini sudah mendekati target. Kita optimis bahwa hingga akhir tahun target akan terlampaui. Ini yang menjadi acuan untuk tahun 2023 sepanjang kondisi ekonomi normal. Inilah yang membuat kita meminta Bapenda meningkatkan targetnya," katanya.
Saat ditanya terkait target PAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ristu mengatakan kalau PAD BPKAD berasal dari OPD penghasil. "Nah kepada OPD penghasil kami berharap ada peningkatan target 10 persen. Hanya saja waktu hearing, OPD penghasil ini tidak hadir. Jadi belum tahu apakah OPD ini sepakat atau tidak dengan peningkatan target PAD ini," pungkas Politisi PDIP ini. Rko
Editor : Moch Ilham
