SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku bahwa pihaknya telah menyiapkan formulasi pembentukan organisasi khusus bagi negara-negara penghasil nikel. Adapun dibentuknya organisasi ini meniru seperti OPEC yang merupakan organisasi negara-negara eksportir minyak.
Bahlil sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Kanada dan Australia mengenai inisiatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel dan mineral lainnya sangat diperlukan demi mendukung industri kendaraan listrik di masa depan.
Baca Juga: BKPM: Singapura Investor Terbesar Sejak 2019
“Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi 'kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka. Kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).
Menurut Bahlil, adanya kartel nikel sejenis OPEC ini akan berdampak positif terhadap negara-negara produsen nikel, terutama dalam hal nilai tambah. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa adanya kartel nikel sejenis OPEC ini merupakan kolaborasi antar negara produsen nikel untuk saling menguntungkan, namun tetap memerhatikan aturan permainan perdagangan internasional.
Usulan tersebut pertama kali muncul saat Bahlil bertemu dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada Selasa (15/11/2022).
Baca Juga: Bahlil Dilaporkan Korupsi ke KPK, Bahlil Ganti Lapor Nama Baiknya Dirugikan
Bahlil menjelaskan, inisiatif untuk mendirikan organisasi tersebut merupakan mimpi besar Indonesia agar negara-negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan menjadi pemegang kendali perdagangan mineral dunia. Selain itu, juga karena negara-negara Eropa, yang merupakan pusat pabrikan otomotif mengharuskan pembangunan pabrik baterai mobil dibangun dekat pabrik mobil listrik.
“Kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan,” tutur Bahlil.
Baca Juga: Menteri Bahlil Lahadalia, Dirundung Masalah
Ia mengungkapkan, selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.
“Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
