SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Siapa calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa? Beberapa anggota Komisi 1 DPR -RI, yang membidangi hankam mulai menebak sosok Panglima TNI mendatang. Terutama setelah Mensekneg sebutkan kriterianya.
Menurut Mensekneg Pratikno, calonnya adalah kepala staf yang masih aktif. "Jelas kalau calon Panglima TNI itu pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan clue-nya gitu," kata Mensesneg Pratikno di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).
Baca Juga: 4 Ribu Personel TNI-Polri, Amankan Lawatan Paus Fransiskus
Namun Pratikno belum bersedia menyebutkan nama calon Panglima TNI itu. Dia mengatakan nama itu akan dibuka setelah surpres dikirim ke DPR. "Nanti. Kalau sudah diterima dari DPR, nanti dari DPR-lah yang menyampaikan," ujar Pratikno.
Dia juga mengungkapkan kriteria calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa. Menurut Pratikno, calon Panglima TNI berasal dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif.
"Jelas kalau calon Panglima TNI itu pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan clue-nya gitu," ujar dia.
Beberapa anggota Komisi I menyebut Panglima TNI dari Matra TNI-AL. " Besar kemungkinan yang dicalonkan Presiden, Laksamana TNI Yudo Margono," jelasnya. Ia menyebut sebelum Jenderal Andika, Panglima TNI dijabat Matra TNI - AU, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP.
Baca Juga: Komnas HAM Sesalkan Keterlibatan TNI Bubarkan Aksi Demonstrasi di DPR
Sekjen DPR-RI Monitor
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar sudah memberi sinyal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan surat presiden (surpres) calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa ke DPR minggu ini.
Indra mengatakan sejauh ini belum ada kabar surat itu sampai di DPR. "Kami belum dapat kabar tentang pengiriman surpres tersebut, tapi tentu memonitor terus," kata Indra kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).
Baca Juga: Batalyon Infantri 511/DY Torehkan Tinta Emas, Harumkan Institusi TNI-AD
Indra mengatakan surat yang masuk ke DPR nantinya akan dicatat dahulu oleh pihak Kesetjenan DPR. Setelahnya, surat itu bakal diserahkan ke pimpinan DPR.
"Semua surat masuk tetap harus kami catat dulu dalam agenda persuratan setelah itu barulah disampaikan ke pimpinan," katanya.
Meski belum menerima surpres tersebut, Indra mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Istana. "Ini kami sudah berkomunikasi terus secara baik dengan Setneg," ujar dia. n jk/cr8/rmc
Editor : Moch Ilham