DPR Dorong UMKM Lebih Berani Tingkatkan Kinerja Ekspor

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

i

SURABAYAPAGI.COM, Solo - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih berani melakukan ekspor barang hasil produksinya. Pasalnya, Sejauh ini kontribusi UMKM untuk ekspor dinilai masih terlalu kecil.

Padahal, kontribusi UMKM ke produk domestik bruto (PDB) mencapai 60 persen, dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

“97 persen untuk hal yang terkait dengan lapangan kerja itu di UMKM. PDB (produk domestik bruto) mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 60 persen. Ekspornya masih terlalu kecil, hanya sekitar 14 persen,” kata Aria di sela-sela sosialisasi kemitraan UMKM BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang digelar di Kota Solo, Sabtu (26/11/2022). 

Maka dari itu, pihaknya berharap ada peningkatan ekspor bagi pelaku UMKM. Hanya saja, menurutnya, UMKM tidak bisa berjalan sendiri dan harus diberikan dukungan, di antaranya akses untuk mereka masuk ke ekspor. Seperti permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pasar.

Salah satu BUMN yang telah menjembatani adalah BNI Xpora. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya mempertemukan UMKM produsen yang memiliki kualitas ekspor dengan BNI Xpora. Sehingga diharapkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan kemudahan tersebut.

"Para pelaku UMKM kita dorong untuk memanfaatkan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)," ujarnya.

Menurut Bima, salah satu ketakutan yang dirasakan UMKM adalah mengenai pajak. Kekhawatiran dicairkan bahwa mengenai pajak, pemerintah akan berlaku adil, yakni masalah penerimaan negara dari UMKM akan diukur dengan cara yang tidak memberatkan, apalagi mematikan kemampuan dalam berproduksi. 

“Perlu ada literasi dan penjelasan kepada pelaku UMKM yang seolah-olah OSS itu memberikan ketakutan dalam urusan pajak. Padahal fasilitasi tentang OSS dari binaan permodalan sampai insentif demikian besar,” pungkasnya. sl

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…