Setelah Cek LHKPN dan Laporan dari PPATK
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) temukan ada pejabat yang memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah. Di Provinsi mana pebabat sekaya itu?
"Kadang saya nggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini-itu, saya punya akses buka LKHPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI. Saya cek itu, wah bidang tanahnya 20-25. Waras nggak sih kita ini," tutur Alex, di Jakarta, Minggu lalu.
Sumber di KPK yang dihubungi Surabaya Pagi, menyatakan belum menemukan di Pemprov Jatim. "Baru ditemukan di Pemprov DKI," kata sumber di bagian pemberitaan KPK, Senin (19/12/2022).
Ungkap Asal usul Tanah
Saat dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta KPK langsung mengklarifikasi kepada pejabat yang bersangkutan.
"Saya kira data ini kurang lengkap. Apakah LHKPN meningkat dan tidak wajar setelah menjabat dan sebagainya. Perlu dibandingkan dengan data sebelumnya. Lalu PPATK juga bisa memberi masukan," kata Gilbert kepada wartawan, Minggu (18/12/2022).
Gilbert menilai KPK hanya bermain isu soal oknum pejabat DKI Jakarta yang memiliki puluhan bidang tanah itu. Gilbert menyebut harusnya KPK bisa menggali asal-usul aset itu.
"Kalau begini, KPK hanya bermain isu seperti periode yang lalu. Tidak baik untuk institusi sekelas KPK. Mereka memiliki akses untuk menggali asal usul uang masuk," jelasnya.
Timbulkan Iri Dirjen
Gilbert juga menanggapi KPK yang menyebut ada Dirjen di Kementerian yang iri karena penghasilan kepada dinas di DKI Jakarta lebih besar. Gilbert menyebut mengenai penghasilan ada sistem yang mengaturnya.
"Masing-masing ada sistem penggajian. Kalau memang dianggap terlalu besar artinya tidak sesuai gaji dan TKD dengan beban kerja, silahkan dihitung lagi. Itu semua kan jelas dasarnya. Lebih baik diperbaiki kalau dianggap tidak tepat," tutur dia.
Wanti-waktu KPK
Sementara Fraksi PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai pernyataan Alex itu sebagai wanti-wanti agar pejabat di DKI tak menyalahgunakan wewenang.
"Ini mesti diperjelas dulu, pejabat DKI yang lama, yang sudah pensiun atau masih menjabat. Pak Alex ini berbicara secara umum ya. Dalam artinya Pak Alex bicara itu mewanti-wanti jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang di Pemprov DKI Jakarta," kata Hasbiallah kepada wartawan, Minggu (18/12/2022).
"Karena kan KPK periode saat ini memang sangat bagus dalam artian lebih mengutamakan pencegahan, ini yang perlu kita apresiasi. Nggak kayak zaman dulu main OTT-OTT tanpa ada pencegahan," imbuhnya.
Gajinya Lebih Besar
Menurut Hasbiallah, pejabat di Pemprov DKI memang miliki gaji yang lebih besar. Terlebih, kata dia, pejabat DKI juga memiliki tunjangan kinerja daerah (TKD) yang tinggi.
"Di DKI pejabat kita memang gajinya lebih besar, dari TKD-nya. Udah dari zaman Gubernur Pak Ahok ada TKD kan, yang memenuhi TKD, penghasilan kepada dinas DKI berdasarkan kinerja, itu mungkin. Tapi saya nggak tahu lagi detailnya," jelas Hasbiallah.
Hasbiallah menilai KPK tak perlu menyebutkan pejabat yang memiliki tanah puluhan bidang itu. Dia mendorong KPK untuk melakukan pencegahan korupsi.
"Saya yakin KPK sudah tahu dan saya yakin KPK itu kan tidak asal bicara dan saya yakin dengan kredibelitas KPK yang bagus, KPK sudah tahu. Makanya ini bagusnya KPK ni bikin pencegahan," tutur dia. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
