SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal atau pelatihan offline akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2023. Namun persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.
Program Kartu Prakerja dengan skema mormal ditargetkan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian.
Baca Juga: Tiga Menteri Bahas Makan Siang Gratis
"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," kata Airlangga dalam acara bertajuk “Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja”, melalui keterangan di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Ia menambahkan, dengan skema normal, nantinya pelatihan akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja. Nantinya, bantuan biaya pelatihan dan insentif usai menyelesaikan pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling, yang mana proses persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun 2022 ini.
Dalam menyiapkan skema normal, Perubahan Kedua Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022. Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan juga telah ditetapkan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.
Baca Juga: Menko Airlangga: Justru Stabilitas Ekonomi Terjadi karena Adanya Pemilu
Sebelumnya, inklusifitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator keberhasilan Program Kartu Prakerja, yang mana pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan pandemi yang sedang dihadapi.
Airlangga menuturkan inklusivitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia (PMI), 47,59% penerima dari 212 kabupaten/kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp 8,72 triliun insentif telah disalurkan. Jumlah peserta yang mendaftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota.
“Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata. Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif Kartu Prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota di antaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” jelasnya.
Baca Juga: Megaproyek Koridor Cincin Nusantara Diklaim Bisa Genjot Perekonomian Nasional RI
Sebelumnya, penyelenggaraan program ini dilakukan 100% secara online, dengan memanfaatkan teknologi digital mulai dari pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.
"Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” tutupnya. jk
Editor : Redaksi
