Keluarga Miskin Kota Pasuruan Tidak Bisa Nonton TV

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Saluran TV analog dihentikan pada tanggal 20 Desember 2022.
Saluran TV analog dihentikan pada tanggal 20 Desember 2022.

i

SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan- Sekitar 8 ribu lebih keluarga miskin Kota Pasuruan terancam tidak bisa mendapat informasi maupun menikmati hiburan dari televisi (TV) nasional, sejak secara resmi siaran TV analog di Kota Pasuruan dihentikan pada tanggal 20 Desember 2022.

Pasalnya, Kebijakan pemerintah migrasi dari saluran TV analog ke saluran TV digital harus menggunakan sebuah alat tambahan yang disebut STB ( Set Top Box). Harga STB di pasaran lokal sekitar Rp 200 ribu bahkan lebih, tergantung kualitas. Masalahnya, harga sebesar itu sangat berat dijangkau oleh keluarga miskin.

Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat dan swasta (distributor SCM) yang disalurkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan hanya sebanyak 4.312 unit STB. Jumlah tersebut hanya mengkaver 32. �ri jumlah keluarga miskin Kota Pasuruan sebanyak 13 ribu KK (data dari BPS tahun 2022) Bantuan STB gratis tersebut telah tuntas dibagikan oleh Dinas Kominfo Kota Pasuruan pada tanggal 20 Desember 2022, bersamaan dengan secara resmi dimatikannya saluran TV analog di Kota Pasuruan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Imam Subekti menuturkan, sebanyak 4.312 STB gratis bantuan pemerintah dan swasta (distributor SCM) mulai dibagikan sejak awal November. Namun yang berhasil di salurkan sebanyak 4.247 STB. Sedangkan sebanyak 45 unit STB dikembalikan ke Kemenkominfo RI karena keluarga penerima manfaat (KPM) sudah memiliki TV digital.

"Tahun 2022 pemerintah mengajukan 10.000 STB gratis. Tapi yang turun hanya empat ribu lebih. Memang, tidak semua warga kurang mampu yang terdaftar dalam DTKS mendapat bantuan STB gratis. Sebab, penerima bantuan semuanya ditentukan pusat," ucap Imam.ris/wo

Berita Terbaru

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini. "Dalam…

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…