SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menghentikan pemberian Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLT UMKM) pada tahun 2023 ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno khawatir dicabutnya program BLT UMKM bisa mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi (parekraf).
Menurut Sandiaga Uno, UMKM yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih membutuhkan bantuan tersebut, khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
“BLT sangat diterima masyarakat dan mendapat tanggapan positif. Saya diingatkan oleh pelaku parekraf, bantuan seperti itu sangat ditunggu oleh UMKM,” kata Sandiaga dalam Weekly Press Brief Kemenparekraf, Senin (2/1/2023)
Ia pun menyatakan pencabutan BLT bagi UMKM dapat mengganggu kebangkitan pemulihan perekonomian bagi UMKM.
"Kalau BLT dicabut kekhawatiran pemulihan sektor terutama pariwisata dan ekonomi kreatif dan UMKM di bawahnya bisa terganggu kebangkitannya," jelasnya.
Sandiaga menjelaskan, BLT sangat diterima sebagai kebijakan populer dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat sebagaimana yang telah terjadi saat pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 maupun inflasi ekonomi.
“BLT ini adalah salah satu upaya dan kepedulian dan keberpihakan kita kepada masyarakat terutama di menengah dan menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia pun berharap program BLT bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Ini sebagai bentuk upaya persiapan sektor parekraf menuju era baru yang fokus menaikkan kelas pelaku UMKM.
“Mudah-mudahan kebijakan nanti (terkait apakah BLT dicabut atau dilanjutkan) apa pun yang dibuat, bisa disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tangan masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT untuk UMKM pada 2023.
Namun, Teten menuturkan, pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depan. Ia tidak memungkiri jika kondisi ekonomi tidak terlalu baik, maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.
“Nanti kami coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa lakukan adjustment terhadap program dan pembiayaan,” pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
