SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto – Sebanyak 68 jabatan struktural di lingkungan Pemkab Mojokerto kosong. Angka tersebut berasal dari kekosongan lima kepala dinas, jabatan administrator hingga pengawas.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, kekosongan kursi pada jabatan struktural kini menjadi perhatiannya yang cukup serius. Untuk itu, ia sudah mulai berancang-ancang melakukan perombakan di tubuh pemda.
’’Selain mau berkomunikasi dengan KPK, kami juga akan minta izin ke Komisi ASN, karena untuk membuka selter kan harus mendapat persetujuan dulu’’ ungkapnya.
Sesuai SE Menpan-RB nomor 52 tahun 2022, tentang Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19, setelah semua syarat terpenuhi dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah, KASN akan menerbitkan surat rekomendasi.
Meski selter ini terbuka untuk umum, Ikfina komitmen mengutamakan potensi yang ada di internal pemkab. ’’Sehingga momentum ini harus kita timbang dan takar secara matang. Karena ini juga untuk keberlangsungan roda organisasi yang saya pimpin. Apalagi, sesuai aturan, satu tahun mutasian untuk para kepala dinas sudah dibolehkan. Di sisi yang lain untuk saling support, posisi pekerjaan itu juga tidak bisa dipisahkan dengan keluarganya,’’ tandasnya.
Sehingga, di tengah mempersiapkan penyerapan anggaran di awal tahun ini, kekosongan jabatan ini menjadi salah satu fokus yang segera dituntaskan. Tak sekadar jabatan di tingkat kepala dinas, melainkan juga administrator hingga pengawas bakal segera diisi. ’’Pengisian ini untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi, agar lebih sehat, dan lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ tuturnya.
Sementara itu, Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko menegaskan, banyaknya jabatan lowong yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akibat ditinggal pejabatnya pensiun. Seperti halnya jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), setidaknya ada empat memasuki purna tugas. ’’Sekarang kekosongan bertambah lagi menjadi lima. Setelah asisten satu setda kab hari ini dilantik menjadi Kabiro Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur,’’ tuturnya.
Alhasil, sesuai data, per kemarin, tercatat ada 68 jabatan kosong. Rinciannya, lima jabatan pimpinan tinggi pratama, 23 jabatan administrator, dan 40 jabatan pengawas. Sehingga untuk keseimbangan organisasi untuk sementara diisi Plt sampai ada pejabat definitif. ’’Begitu juga untuk jabatan administrator yang lowong, seperti Camat Dawarblandong dan Pacet, juga sampai sekarang diisi Plt,’’ tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Ikfina Fahmawati mulai ancang-ancang melakukan mutasi. Pemda juga bakal konsultasi kepada KPK dalam pengisian. Konsultasi dengan lembaga antirasuah itu sebagai bentuk komitmen pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. ’’Ini jadi komitmen saya. Kami mau minta pendampingan kepada KPK, prinsipnya untuk memastikan saya tidak jual beli jabatan,’’ tandas Ikfina. Dwi
Editor : Moch Ilham
