Menaker Malah Urus Petisi Perlindungan Anak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Disaat Tokoh, Politisi dan Akademisi Berjuang  Uji Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ini peristiwa politik terbaru saat Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ribut. Saat sejumlah tokoh, politisi, akademisi dan aktivis urus permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, malah Petisi Perlindungan Anak.

"Kalau soal itu saya nahan dulu deh, cukup deh saya ini lagi ngomongin petisi (perlindungan anak)," kata Ida di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

Hari itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)menggelar acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak.

Dalam acara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ikut penandatanganan petisi di spanduk yang telah dibentangkan. Acara petisi ini juga dimeriahkan dengan kegiatan senam dan jalan sehat.

Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak ini bersamaan dengan momentum hari tanpa kendaraan bermotor yang dihadiri kelompok ibu-ibu. Para ibu mengangkat sejumlah poster yang bertuliskan berbagai ajakan untuk menghentikan kekerasan pada anak.

Meski demikian, Menaker Ida masih mau komentari Perppu Ciptaker secara normatif. Ia menyebut Perppu Ciptaker sudah melalui proses tahapan panjang. Dia menyebut dalam proses sosialisasi, pihaknya melibatkan pengusaha hingga para serikat buruh.

"Sudah panjang, sudah melibatkan stakeholder semua. Sosialisasi serap aspirasi, kita mendengarkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," ujarnya.

"Semuanya ada, dan itu dilakukan secara terbuka di beberapa tempat di seluruh Indonesia," sambungnya.

 

Sudah Bersifat mengikat

Ida menambahkan Perppu Ciptaker bersifat mengikat. Ida menyebut bila ada yang tidak sepakat bisa mengajukan mekanisme konstitusi.

"Ini kan UU mengikat seluruh warga negara, Perppu akan oleh disetujui DPR, maka UU akan mengikat seluruh bangsa dan ini sebenarnya mempertemukan dua kepentingan, baik kepentingan pengusaha maupun buruh," katanya.

"UU begitu, UU mengikat pada seluruh bangsa. Jika yang ada tidak ada, tidak bersepakat tentu ada mekanisme konstitusi yang tersedia," imbuhnya.

 

Enam Elemen

Sebelumnya, ada enam perwakilan elemen masyarakat mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajukan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Kami mendaftar Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengujian formil UU Ciptaker. Jadi UU Ciptaker ini bypass dengan perppu setelah MK memberikan putusan bahwa UU Ciptaker ini harus diperbaiki," kata kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, saat ditemui wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Unsur masyarakat sipil yang membuat gugatan berasal dari kalangan mahasiswa, dosen, hingga advokat. Adapun para pemohon ialah Hasrul Buamona, dosen dan konsultan hukum kesehatan; serta Siti Badriyah, Koordinator Advokasi Migrant CARE.

Kemudian, Harseto Setyadi Rajah, konsultan hukum para anak buah kapal; Jati Puji Santoso, selaku mantan ABK Migran; Syaloom Mega G Matitaputty, mahasiswa FH Usahid; serta Ananda Luthfia Ramadhani, mahasiswa FH Usahid.

 

Perppu adalah Pelecehan

Para penggugat sepakat Perppu Ciptaker merupakan bentuk pelecehan terhadap putusan MK terkait UU Ciptaker yang semestinya ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.

"Ini uji formil karena pesannya cuma 2 dari saya. Pertama, jangan melecehkan MK. Jadi tindakan presiden keluarkan perppu itu bagi saya ada dua, pertama itu udah melecehkan MK, karena putusan MK itu final dan mengikat dan harusnya ditindaklanjuti dengan putusan MK," tegas Viktor.

Viktor pun menganggap penerbitan Perppu Ciptaker merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Dia mengaku khawatir tindakan ini menjadi kebiasaan bagi institusi pemerintahan. n jk/erk/cr3/rmc

Berita Terbaru

KWGe dan PT Smelting Dorong Wartawan Gresik Melek AI

KWGe dan PT Smelting Dorong Wartawan Gresik Melek AI

Minggu, 22 Nov 2026 09:28 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi perhatian serius insan pers. Menjawab tantangan tersebut, K…

Alumni Universitas Jember Dorong DBHCT Jember untuk tindakan Prefentif dan Promotif

Alumni Universitas Jember Dorong DBHCT Jember untuk tindakan Prefentif dan Promotif

Sabtu, 21 Nov 2026 20:09 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JEMBER - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didorong tidak berhenti pada pembiayaan penanganan masalah kesehatan, tetapi diperkuat…

Tangkal Hoaks hingga Radikalisme, Kapolres Lumajang Kukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas

Tangkal Hoaks hingga Radikalisme, Kapolres Lumajang Kukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas

Sabtu, 21 Nov 2026 17:16 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 17:16 WIB

SURABAYAPAGI, Lumajang – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang mengukuhkan jajaran Dai Polri dan Dai Kamtibmas dari seluruh polsek jajaran dalam acara silaturahmi …

Bank Jatim Sukses Jadi BPD Dalam 10 Besar Perusahaan Sektor Perbankan Dengan Skor ESG Terbaik

Bank Jatim Sukses Jadi BPD Dalam 10 Besar Perusahaan Sektor Perbankan Dengan Skor ESG Terbaik

Sabtu, 21 Nov 2026 16:27 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berhasil masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan sektor perbankan dengan skor E…

Perkuat Portofolio Energi Bersih, PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT

Perkuat Portofolio Energi Bersih, PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT

Sabtu, 21 Nov 2026 16:19 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 16:19 WIB

SurabayaPagi, Antalya – PT PLN (Persero) menunjukkan kemajuan nyata implementasi transisi energi Indonesia di ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di A…

Polres Blitar Gelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarpras Pengamanan Pilkades Serentak 2026

Polres Blitar Gelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarpras Pengamanan Pilkades Serentak 2026

Sabtu, 21 Nov 2026 15:44 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 15:44 WIB

SURABAYAPAGI com, Blitar - Pilkades serentak pada 23 November 2026, Polres Blitar menggelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarana Prasarana (Sarpras) di Lapangan…