SurabayaPagi, Surabaya - Aktivis anti korupsi yang sekaligus Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim Miko Saleh menilai tindakan KPK menggeledah para politisi di eksekutif maupun DPRD Jawa Timur sangat tepat dan pantas diapresiasi.
Diantaranya penggeledahan KPK ke ruangan Ketua Partai Demokrat Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Dardak, rumah Bendahara Demokrat yang juga ketua Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono, dan rumah Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Achmad Iskandar.
"Itu adalah langkah yang paling positif bagi KPK. Kami (GNPK Jatim) apresiasi langkah KPK dalam OTT di Jatim. Khususnya dana hibah DPRD Jatim," terang Miko Saleh saat diwawancarai di kediamannya. Selasa (24/1/2022).
Miko mengharapkan agar KPK tidak hanya berhenti sampai OTT saja, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pasca OTT, yakni menelusuri dana hibah tersebut mengalir kemana saja. Bila perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan penelsuran sampai ke bawah.
"Kita berharap KPK jangan hanya berhenti di OTT saja. Harus ditelusuri aliran dana hibah tersebut. Kemana saja dan pada siapa. Bila perlu by name, by address,"ujarnya.
Seperti diketahui, KPK terus melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait kasus dana hibah di DPRD Jatim. Setelah politisi Golkar Sahat Tua Simanjuntak, KPK menggeledah ruang dan rumah sejumlah politisi. Di antara Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan para wakil ketua. Byb
Editor : Redaksi
