SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memangkas target perluasan lahan tanam kedelai pada 2023 yang semula 368.800 hektare (ha) menjadi 250.000 ha pada. Hal tersebut menyusul adanya pengurangan anggaran untuk penanaman kedelai dari tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, pagu anggaran 2023 untuk Dirjen Tanaman sebesar Rp 3 triliun, namun berkurang menjadi Rp 2,7 triliun.
“Betul yang disampaikan, untuk kedelai 2023 semula 369.000 hektare dengan pagu total Dirjen Tanaman Pangan Rp3 triliun, sehubungan dengan realokasi anggaran termasuk keluar dari Dirjen Tanaman Pangan itu berkurang Rp263 miliar sehingga rencana kegiatan kedelai menjadi 250.000 hektare,” kata Suwandi dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (24/1/2023).
Suwandi menjelaskan, realokasi anggaran itu dipindahkan kepada divisi lain yakni Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan. Sehingga anggaran yang dimiliki untuk mendanai program tanaman pangan terkena dampaknya.
Ia pun merinci, dengan anggaran tersebut, penanaman kedelai seluas 250 ribu hektare bakal membutuhkan dana sebesar Rp 502,3 miliar. Sebanyak Rp 469,7 miliar digunakan untuk kebutuhan budidaya sedangkan Rp 32,63 miliar untuk pembinaan program kedelai.
Berdasarkan catatan Kementan, rata-rata produktivitas kedelai lokal hanya berkisar 1,6 ton hingga 3 ton per hektare. Jika penanaman 250 ribu hektare 2023 tercapai penuh, maka produksi yang didapat berjumlah sekitar 400 ribu ribu ton hingga 750 ribu ton.
Realisasi tahun penanaman kedelai tahun 2022 lalu mencapai 155,1 hektare atau 98 persen dari target 157,7 hektare. Dari penanaman tersebut, diperoleh produksi kedelai 300 ribu ton atau setara dengan produktivitas sekitar 2 ton per hektare
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para jajarannya untuk meningkatkan produksi kedelai nasional. Hal tersebut bertujuan agar kebutuhan kedelai dalam negeri tidak bergantung 100 persen kepada impor.
“Bapak Presiden [Jokowi] ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 juta ton itu produksi nasionalnya kan turun terus,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengutip laman resmi presidenri.go.id.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun mengakui imporasi kedelai sekarang sangat besar yaitu di atas 90 persen. Padahal, masyarakat Indonesia mengkonsumsi tempe dan tahu yang berasal dari kedelai.
Maka dari itu, salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai nasional adalah dengan menyiapkan anggaran perluasan lahan tanam kedelai. Anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 400 miliar.
Target perluasan lahan tanam semula 150.000 ha menjadi 300.000 ha pada 2022. Bahkan, ada rencana lahan untuk produksi kedelai mencapai 600.000 ha. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta ha produksi dalam beberapa tahun ke depan.
"Kemudian langkah berikutnya adalah yang sudah disiapkan dari anggaran pemerintah adalah perluasan ke 300 ribu Ha. Itu anggarannya sudah disiapkan Rp 400 miliar dan tahun depan akan ditingkatkan dari 300 ribu Ha ke 600 ribu Ha. Eksisting ada 150 ribu Ha. Dengan demikian angka target produksi 1 juta Ha dikejar 2 atau 3 tahun ke depan," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin pun membenarkan soal usulan tersebut. Menurutnya, langkah realokasi anggaran itu sudah betul karena lahan yang direncanakan untuk penanaman kedelai itu pun belum jelas.
"Betul. Direalokasikan anggarannya karena calon lahannya juga masih tidak jelas," ujar Sudin.
Selain itu, Sudin juga meminta kepada Kementan untuk membuat program yang sesuai dengan permasalahan pengembangan kedelai di Indonesia. Menurut Sudin, pengembangan kedelai saat ini masih belum maksimal, sehingga produktivitas kedelai yang dihasilkan juga belum mencapai target yang diharapkan.
"Jangan membuat program yang sifatnya projek tanpa memahami permasalahan sebelumnya terkait kedelai," tegas Sudin. jk
Editor : Redaksi
