SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Dhook.!! suara ketukan palu hakim tunggal Taufik Nur Hidayat SH terdengar di ruang Sidang Pengadilan Negeri pada Rabu (22/2) siang. Ketukan palu hakim itu menandai Sidang Gugatan Pra Peradilan Samanhudi Anwar ditetapkannya sebagai tersangka atas kasus Perampokan di Rumah Dinas Walikota Blitar (12/12-2022) lalu oleh penyidik Polda Jawa Timur.
Taufik Nur Hidayat menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Jatim (termohon pra peradilan) sudah sesuai dengan prosedur.
Sidang lanjutan pra peradilan ini merupakan putusan atas status tersangka Samanhudi Anwar dihadiri oleh masing masing pihak baik penggugat dan tergugat.
Dalam sidang yang di mulai pukul 09.00 itu, hakim tunggal ini menilai bukti - bukti yang diajukan oleh pihak pemohon dinyatakan tak memiliki relevan hukum dalam perkara ini. Sehingga, gugatan praperadilan ditolak.
"Menimbang pada bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak penggugat yang dinilai tidak relevan dalam perkara ini, maka tidak perlu hakim praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut. Karena bukti bukti tersebut lebih tepat diajukan dalam pemeriksaan perkara, pokok perkara bukan pada praperadilan. Sehingga bukti bukti tersebut patut untuk dikesampingkan," tegas hakim Taufik Nur Hidayat ketika bacakan hasil putusan sidang.
"Untuk itu menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara pada pemohon sejumlah nihil," ungkap Taufik Nur Hidayat.
Setelah putusan hasil persidangan atas penolakan penggugat kuasa hukum dari Polda Jatim langsung keluar ruangan, dan tidak mau komentar atas hasil putusan persidangan tersebut pada wartawan.
Sedang dari pihak team kuasa penggugat dari pihak Samanhudi Hendi Priono mengatakan, bahwa pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan pengadilan.
"Pada intinya kami dari team kuasa penggugat menghormati yang telah menjadi keputusan praperadilan ini. Ini merupakan semangat kita bukan semangat perlawanan, tetapi bersama-sama menguji tentang keabsahan penetapan tersangka atas nama Samanhudi Anwar," kata Hendi Priyono pada wartawan.
Hendi juga menyebut hakim menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan calon tersangka dalam mempertimbangkan hasil sidang. Meskipun ketentuan itu bisa multitafsir.
"Multitafsir ini terus berjalan, karena kalau dilihat putusan praperadilan itu ada yang mewajibkan pemeriksaan calon tersangka, ada yang tidak. Itu yang diuji di sini dan mungkin kebetulan hakim praperadilan lebih condong tidak ada keharusan pemeriksaan calon tersangka," tambah Hendi panggilan akrabnya.
Untuk diketahui, Samanhudi Anwar yang juga mantan Wali kota Blitar ini, melakukan uji materi untuk mengajukan permohonan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka oleh Polda Jatim. Sangkaan itu terkait dugaan dirinya (Samanhudi) diduga turut berperan dalam aksi perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar pada 12 Desember 2022 silam.
Disinggung soal upaya hukum lebih lanjut, Hendi mengaku masih akan menunggu keputusan dari kliennya, apabila toh ada permintaan pendampingan selanjutnya pihak tetap mendampingi, pungkas Hendi. Les
Editor : Moch Ilham
