.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok ‘Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia’ menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023).
Meski hujan deras mengguyur Jakarta, massa yang berunjuk rasa menolak Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) tetap bertahan di depan DPR.
Diantaranya, massa menggunakan jas hujan dan berkumpul di tengah jalan. Ada empat mobil komando yang berada di lokasi.
Masa anggap Perrpu Cipta Kerja sebagai menyengsarakan rakyat kecil seperti buruh, tani, nelayan dan para perempuan di seluruh negeri.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai aksi demo menolak Perppu Cipta Kerja yang digelar oleh elemen masyarakat di depan gedung DPR RI, bukan sekedar aksi penuntutan hak untuk para buruh. Melainkan lebih pada penuntutan hak bagi masyarakat Indonesia.
"Jadi aksi ini bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya Pemilu itu diadakan, hanya dengan pemilu kita bisa mengubah keadaan itu point nya,” kata Rocky di depan Gedung DPR RI, Selasa.
Menurut Rocky, Perppu Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang paling busuk.
“Itu Undang Undang paling busuk di Asia Pasifik, jadi dibuang aja,” kata Rocky.
Perwakilan pendemo naik ke mobil komando untuk menyampaikan orasi. Sementara itu, pendemo yang lain tampak mendengarkan sambil memakai jas hujan.
Aksi dilakukan untuk menolak diterbitkannya Perppu Cipta Kerja dan mendesak agar Perppu tersebut dicabut.
Massa Berjalan Long March
Dari tempat demo, ribuan massa menggeruduk Gedung DPR RI, Jakarta Pusat . Lalin di Jalan Gatot Soebroto, tepatnya di depan Gedung DPR RI untuk dialihkan. Kecuali naik busway.
Mereka berjalan long march menuju gerbang utama Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.
Mereka datang sambil membawa sejumlah bendera serta poster bentuk penolakan terhadap peraturan tersebut
Sebanyak empat mobil dikerahkan massa di depan gedung DPR guna berorasi. Ribuan massa mengikuti di belakang mobil dengan membawa spanduk tolak Perppu Cipta Kerja.
Cabut Perpu Tipu tipu
Terdapat banyak spanduk bertuliskan kata-kata bentuk penolakan Perppu Cipta Kerja salah satunya bertuliskan 'Cabut Perppu Tipu Tipu. Sejumlah aparat juga sudah bersiaga di depan Gedung DPR RI.
Soal aksi demo turut diunggah di akun Twitter @AJIIndonesia. Dalam cuitannya disebutkan aksi demo bakal melibatkan elemen buruh, mahasiswa, hingga jurnalis.
Masih dalam unggahannya, rencananya massa aksi akan lebih dulu berkumpul di Taman Ria Senayan pada pukul 10.00 WIB sebelum berunjuk rasa di Gedung DPR.
"Kawan², mari merapat! Bergabung ke barisan ribuan org dr elemen buruh, mhsiswa dan lainnya yg akan terlibat aksi nasional Protes Rakyat Indonesia di dpn Gedung DPR. Kami mengajak sluruh rkyt Indonesia u/ hadir dan serentak mnyuarakan tuntutan #CabutdanBatalkanPerppuCiptaKerja!," demikian cuitan di akun Twitter tersebut
Sebelumnya, Polisi memasangkan kawat berduri di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus).
"Total 3.598 personel (yang dikerahkan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan.
Perppu Ciptaker Disetujui Baleg
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu (15/2) telah menyetujui Perppu Ciptaker untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Rapat itu turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Polhukam Mahfud MD.
Dari total sembilan fraksi, hanya PKS dan Demokrat yang menolak Perppu dibawa ke Paripurna. Sementara di luar sembilan fraksi, penolakan juga disampaikan Dewan Perwakilan Dewan (DPD).
Rapat Panja Perppu Ciptaker di Baleg DPR telah digelar maraton antara pemerintah dan DPR sejak Selasa (14/2) atau hanya sehari sebelum Perppu disahkan di tingkat pleno.
Airlangga Bantah Terburu-buru
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pemerintah dan DPR terlalu terburu-buru membahas Perppu Ciptaker agar segera disahkan jadi undang-undang.
Kata dia, Surat Presiden Indonesia (Surpres) Perppu Ciptaker telah dikirim pemerintah telah dikirim pemerintah sejak awal Januari lalu. Selain itu, dia mengatakan pembahasan Perppu Ciptaker itu untuk menjadi undang-undang memang terbatas dan harus dalam satu masa sidang di DPR. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
