SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan dana desa untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 7,9 triliun. Adapun total dana yang tersalurkan hingga saat ini mencapai Rp 2,134 triliun atau setara 26,78 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim Budi Sarwoto mengatakan, alokasi dana desa itu naik dari tahun sebelumnya, yakni Rp 7,7 triliun.
"Sampai 6 Maret 2023, yang sudah salur Rp 2,134 triliun untuk 5.814 desa, 1.910 desa sisanya akan segera disalurkan," kata Budi saat rakor pengentasan kemiskinan di Surabaya, Selasa (7/3/2023).
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, realisasi penyaluran dana desa itu merupakan yang paling cepat dibandingkan provinsi lain.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan, tingginya realisasi penyaluran dana desa itu dinilai sebagai penyebab menurunnya angka kemiskinan di perdesaan pada Maret 2023.
Padahal, berdasarkan rilis terakhir BPS Januari 2023 lalu, secara global angka kemiskinan Jatim pada September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk miskin. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022.
"Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa kita lebih baik daripada sebelum Pandemi. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa," ujar Emil.
Adapun angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen, turun dibanding sebelum pandemi di 2019 dengan presentasi 14,16 persen. Angka kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibanding angka kemiskinan di perkotaan.
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen per September 2022.
"Kalau kemiskinan kota naik tapi kemiskinan desa turun. Artinya, kita harus optimis desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim," ucapnya.
Meski ada penurunan angka kemiskinan desa, namun ia meminta pemerintah daerah tetap serius menyikapi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Pemerintah daerah diminta melakukan koordinasi dengan kepala desa penyelarasan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran.
"Kita harus mawas diri bahwa kita belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemiskinan jatim 10,20 persen sekarang masih di angka 10,49 persen," tuturnya.
Sebagai informasi, beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi ada di Malang yakni, dengan total 252.880 penduduk. Lalu, Jember dengan 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.
Sementara secara persentase, penduduk miskin tertinggi terjadi di Sampang: 21,61 persen. Setelah itu, Bangkalan 19,44 persen, Sumenep 18,76 persen, Kabupaten Probolinggo 17,12 persen, dan Tuban 15,02 persen.
"Ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana bisa mereduksi kemiskinan ekstrem," pungkasnya. sb
Editor : Redaksi
